Haris Azhar Sebut Nurhadi Dapat "Golden Premium Protection"

Kompas.com - 18/02/2020, 12:33 WIB
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDirektur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebutkan, eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi mendapat perlindungan ketat yang disebutnya sebagai "golden protection".

Haris mengatakan, perlindungan ketat itulah yang membuat KPK tidak kunjung menangkap Nurhadi yang merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA itu.

"Semua orang, dalam artian yang terkait dalam pengungkapan kasus ini, itu tahu bahwa Nurhadi dan menantunya ada di mana. Cuma juga mereka dapat proteksi perlindungan yang golden premium protection," kata Haris di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Terima Surat dari KPK, Polri Bantu Cari Nurhadi dkk

Haris menuturkan, berdasarkan informasi yang dia himpun, KPK sebetulnya mengetahui keberadaan Nurhadi, yakni di sebuah apartemen mewah di Jakarta.

Namun, Haris menyebut KPK tidak berani meringkus Nurhadi karena Nurhadi mendapatkan perlindungan yang serius.

"Artinya, apartemen itu enggak gampang diakses oleh publik. Lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh apa namanya pasukan yang sangat luar biasa itu," ujar Haris.

Baca juga: Masuk DPO KPK, di Mana Keberadaan Eks Sekretaris MA Nurhadi?

Oleh sebab itu, aktivis HAM tersebut pun menilai status DPO yang disematkan KPK kepada Nurhadi merupakan formalitas belaka.

"DPO formalitas karena KPK enggak berani tangkap Nurhadi dan menantunya, jadi status itu jadi kan lucu. Inilah bukti bahwa KPK tambah hari tambah keropos ya," kata Haris.

Diberitakan, KPK menetapkan Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto, masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah tiga kali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

Nurhadi, Rezky, dan Hiendra merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Baca juga: MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi, yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Nasional
Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600 Ribu Per Bulan

Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600 Ribu Per Bulan

Nasional
Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Nasional
Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Nasional
UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

Nasional
Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Nasional
Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Nasional
Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nasional
Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Nasional
Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Nasional
ASN yang Mudik Saat Pandemi Covid-19 Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

ASN yang Mudik Saat Pandemi Covid-19 Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

Nasional
Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

Nasional
Menristek: Pengembangan Vaksin Covid-19 Butuh Waktu Minimal 1 Tahun

Menristek: Pengembangan Vaksin Covid-19 Butuh Waktu Minimal 1 Tahun

Nasional
MUI Minta Umat Islam Lebih Peduli Kesulitan Tetangga di Tengah Wabah

MUI Minta Umat Islam Lebih Peduli Kesulitan Tetangga di Tengah Wabah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X