Kompas.com - 18/02/2020, 12:33 WIB
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDirektur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebutkan, eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi mendapat perlindungan ketat yang disebutnya sebagai "golden protection".

Haris mengatakan, perlindungan ketat itulah yang membuat KPK tidak kunjung menangkap Nurhadi yang merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA itu.

"Semua orang, dalam artian yang terkait dalam pengungkapan kasus ini, itu tahu bahwa Nurhadi dan menantunya ada di mana. Cuma juga mereka dapat proteksi perlindungan yang golden premium protection," kata Haris di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Terima Surat dari KPK, Polri Bantu Cari Nurhadi dkk

Haris menuturkan, berdasarkan informasi yang dia himpun, KPK sebetulnya mengetahui keberadaan Nurhadi, yakni di sebuah apartemen mewah di Jakarta.

Namun, Haris menyebut KPK tidak berani meringkus Nurhadi karena Nurhadi mendapatkan perlindungan yang serius.

"Artinya, apartemen itu enggak gampang diakses oleh publik. Lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh apa namanya pasukan yang sangat luar biasa itu," ujar Haris.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Masuk DPO KPK, di Mana Keberadaan Eks Sekretaris MA Nurhadi?

Oleh sebab itu, aktivis HAM tersebut pun menilai status DPO yang disematkan KPK kepada Nurhadi merupakan formalitas belaka.

"DPO formalitas karena KPK enggak berani tangkap Nurhadi dan menantunya, jadi status itu jadi kan lucu. Inilah bukti bahwa KPK tambah hari tambah keropos ya," kata Haris.

Diberitakan, KPK menetapkan Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto, masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah tiga kali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

Nurhadi, Rezky, dan Hiendra merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Baca juga: MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi, yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lini Masa Aksi Pengibaran Bendera Putih dari Sejumlah Daerah di Indonesia...

Lini Masa Aksi Pengibaran Bendera Putih dari Sejumlah Daerah di Indonesia...

Nasional
Calon Hakim Agung Paparkan Penyebab Banyaknya Pengajuan Kasasi ke MA

Calon Hakim Agung Paparkan Penyebab Banyaknya Pengajuan Kasasi ke MA

Nasional
Satgas: Kematian Pasien Covid-19 Usia 0-2 Tahun Naik Drastis pada Juli 2021

Satgas: Kematian Pasien Covid-19 Usia 0-2 Tahun Naik Drastis pada Juli 2021

Nasional
Selalu Terpilih Jadi Ketum PDI-P, Megawati: Apa Dipikir Enggak Capek? Ya Capeklah

Selalu Terpilih Jadi Ketum PDI-P, Megawati: Apa Dipikir Enggak Capek? Ya Capeklah

Nasional
RUU PKS Dinilai Jadi Instrumen Terciptanya Kesetaraan Gender

RUU PKS Dinilai Jadi Instrumen Terciptanya Kesetaraan Gender

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.747 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jateng

UPDATE: Sebaran 1.747 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 21,96 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 4 Agustus: 21,96 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Ketua MPR Minta Titik Isolasi Terpusat di 4 Daerah Kematian Tertinggi Ditambah

Ketua MPR Minta Titik Isolasi Terpusat di 4 Daerah Kematian Tertinggi Ditambah

Nasional
Indonesia Terima Hibah 20.102 Remdesivir dari Belanda

Indonesia Terima Hibah 20.102 Remdesivir dari Belanda

Nasional
UPDATE: Sebaran 35.867 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.169

UPDATE: Sebaran 35.867 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.169

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 242.328 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR Capai 48,25 Persen

UPDATE 4 Agustus: 242.328 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR Capai 48,25 Persen

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 524.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Agustus: 524.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Agustus: Ada 146.820 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 4 Agustus: Ada 146.820 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 1.747, Kasus Kematian Covid-19 Lewati 100.000

UPDATE: Tambah 1.747, Kasus Kematian Covid-19 Lewati 100.000

Nasional
Kemenkes Ungkap Angka Kematian Pasien Covid-19 Usia 46-59 Tahun Naik 5 Kali Lipat

Kemenkes Ungkap Angka Kematian Pasien Covid-19 Usia 46-59 Tahun Naik 5 Kali Lipat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X