Formappi: Kewenangan Presiden Ubah UU Lewat PP dalam Tabrak Hierarki Undang-undang

Kompas.com - 18/02/2020, 12:03 WIB
Ketua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menilai, kewenangan presiden mengubah undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah ( PP) dalam omnibus law RUU Cipta Kerja menabrak hierarki perundang-undangan.

Sebab, kata dia, seharusnya UU memiliki posisi yang lebih tinggi dari PP sehingga tidak bisa begitu saja diubah melalui PP.

"Dalam hierarki itu UU itu posisinya lebih tinggi dari peraturan pemerintah. Bagaimana bisa peraturan pemerintah bisa punya kuasa mengganti peraturan yang ada di atasnya?" kata Lucius pada Kompas.com, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Lucius mengatakan, yang setara dengan UU adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Namun, perppu hanya bisa dikeluarkan presiden dalam keadaan yang bersifat memaksa.

"Padahal perppu dibolehkan hanya untuk sesuatu yang sifatnya genting dan memaksa saja," ujar dia. 

"Dari sini kelihatan memang bagaimana konsep penyusun draf RUU ini kurang begitu memadai," ucap Lucius. 

Ia juga menilai, omnibus law RUU Cipta Kerja ini bukan menjadi solusi untuk meningkatkan investasi.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja ini malah menjadi celah bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang.

"Segala sesuatu terkait investasi menjadi alasan bagi mereka untuk menjadikan kekuasaan Presiden cenderung tanpa batas," ucap Lucius.

Baca juga: PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Seperti diketahui, dalam Pasal 170 Ayat 1 BAB XIII RUU Omnibus Cipta Kerja, Kepala Negara memiliki kewenangan mencabut UU melalui PP dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja.

Tidak hanya itu, Jokowi memiliki kewenangan mencabut perda yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui perpres).

Hal itu termaktub pada Pasal 251 di draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menggantikan Pasal 251 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program 'Tak Rela Lapar' Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Program "Tak Rela Lapar" Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Nasional
Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan

Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Jangan Ada Blokade Jalan yang Ganggu Distribusi Logistik

Kapolri Minta Jangan Ada Blokade Jalan yang Ganggu Distribusi Logistik

Nasional
Lebih dari 18 Ribu Orang Mendaftar sebagai Relawan Penanggulangan Covid-19

Lebih dari 18 Ribu Orang Mendaftar sebagai Relawan Penanggulangan Covid-19

Nasional
337 Kasus Baru Covid-19 dari 14 Provinsi: 236 di DKI dan Perdana di NTT

337 Kasus Baru Covid-19 dari 14 Provinsi: 236 di DKI dan Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 193 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah Terima Donasi Rp 193 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Jubir Pemerintah: Lebih dari 35.000 Dokter Tangani Pasien Covid-19

Jubir Pemerintah: Lebih dari 35.000 Dokter Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Komnas HAM: Buruh Berhak Digaji di Kondisi Darurat

Komnas HAM: Buruh Berhak Digaji di Kondisi Darurat

Nasional
Jokowi: Tidak Bisa Begitu Saja Melarang, Ada yang Mudik karena Alasan Ekonomi

Jokowi: Tidak Bisa Begitu Saja Melarang, Ada yang Mudik karena Alasan Ekonomi

Nasional
Jokowi: Bantuan Tunai Rp 1,8 Juta Akan Disalurkan ke 9 Juta Keluarga

Jokowi: Bantuan Tunai Rp 1,8 Juta Akan Disalurkan ke 9 Juta Keluarga

Nasional
Dompet Dhuafa Turun Tangan Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Dompet Dhuafa Turun Tangan Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Kemenag Gandeng Provider Gratiskan Internet Madrasah Selama Belajar Online

Kemenag Gandeng Provider Gratiskan Internet Madrasah Selama Belajar Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X