Kompas.com - 18/02/2020, 12:03 WIB
Ketua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, kewenangan presiden mengubah undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP) dalam omnibus law RUU Cipta Kerja menabrak hierarki perundang-undangan.

Sebab, kata dia, seharusnya UU memiliki posisi yang lebih tinggi dari PP sehingga tidak bisa begitu saja diubah melalui PP.

"Dalam hierarki itu UU itu posisinya lebih tinggi dari peraturan pemerintah. Bagaimana bisa peraturan pemerintah bisa punya kuasa mengganti peraturan yang ada di atasnya?" kata Lucius pada Kompas.com, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Lucius mengatakan, yang setara dengan UU adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Namun, perppu hanya bisa dikeluarkan presiden dalam keadaan yang bersifat memaksa.

"Padahal perppu dibolehkan hanya untuk sesuatu yang sifatnya genting dan memaksa saja," ujar dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dari sini kelihatan memang bagaimana konsep penyusun draf RUU ini kurang begitu memadai," ucap Lucius. 

Ia juga menilai, omnibus law RUU Cipta Kerja ini bukan menjadi solusi untuk meningkatkan investasi.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja ini malah menjadi celah bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang.

"Segala sesuatu terkait investasi menjadi alasan bagi mereka untuk menjadikan kekuasaan Presiden cenderung tanpa batas," ucap Lucius.

Baca juga: PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Seperti diketahui, dalam Pasal 170 Ayat 1 BAB XIII RUU Omnibus Cipta Kerja, Kepala Negara memiliki kewenangan mencabut UU melalui PP dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja.

Tidak hanya itu, Jokowi memiliki kewenangan mencabut perda yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui perpres).

Hal itu termaktub pada Pasal 251 di draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menggantikan Pasal 251 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.