Kompas.com - 18/02/2020, 11:47 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima laporan dugaan korupsi terkait persoalan tanah yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK mendapat laporan tersebut pada Kamis (13/2/2020) lalu dari masyarakat Sumatera Utara.

"Benar, KPK melalui persuratan telah menerima satu berkas laporan dari masyarakat Sumatera Utara pada tanggal 13 Februari 2020," kata Ali kepada wartawan, Selasa (18/2/2020).

Ali mengatakan, KPK baru menerima berkas tersebut dan belum melakukan tindaklanjut atas laporan itu.

Baca juga: Pesan dari Pinggir Sungai Deli untuk Gubernur Edy Rahmayadi

Namun, Ali tidak mau mengungkap identitas masyarakat Sumatera Utara yang melaporkan Edy tersebut beserta detil pelaporannya.

"Adapun siapa pelapor dan terlapornya serta terkait apa, sesuai ketentuan yang berlaku, saat ini kami tidak bisa menginformasikannya," kata Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dikutip dari Tribun-Medan.com, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi berencana melaporkan enam orang yang menuding dirinya melakukan korupsi terkait soal penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II.

Menurut Edy, perilaku ke enam orang ini sudah merujuk terhadap pencemaran nama baik dirinya.

Baca juga: Edy Rahmayadi Ingin Libatkan Arsitek untuk Bangun Infrastruktur Sumut

Diketahui, enam orang warga Sumut melaporkan Edy Rahmayadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada beberapa hari lalu.

"Kita laporkan baliklah, sudah pasti pencemaran baik itu," ujar Edy menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (17/2/2020) kemarin.

Keenam warga itu disebut melaporkan Gubernur Sumut, Dirut PTPN II hingga Menteri ATR atas dugaan korupsi dan/atau gratifikasi dan perdagangan kekuasaan untuk kepentingan masing- masing atas penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks Hak Guna Usaha PTPN II.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau, Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau, Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Distribusikan Oksigen hingga ke Puskesmas

Menko PMK Minta Pemda Distribusikan Oksigen hingga ke Puskesmas

Nasional
Mandalika Disorot PBB karena Langgar HAM, Kini UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Mandalika Disorot PBB karena Langgar HAM, Kini UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Nasional
Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 5 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 5 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
Terbukti Terima Uang Rp 4,5 Miliar, Eks Dirut BTN Maryono Divonis 3 Tahun Penjara

Terbukti Terima Uang Rp 4,5 Miliar, Eks Dirut BTN Maryono Divonis 3 Tahun Penjara

Nasional
Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

Nasional
Menlu Retno: Perancis Akan Beri 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Menlu Retno: Perancis Akan Beri 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Nasional
KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

Nasional
Hasil Wawancara Calon Hakim Agung: Konsep Kurangi Hukuman Koruptor hingga Persoalan Kepercayaan Publik

Hasil Wawancara Calon Hakim Agung: Konsep Kurangi Hukuman Koruptor hingga Persoalan Kepercayaan Publik

Nasional
Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Nasional
Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Nasional
ICW Desak Sidang Etik terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Obyektif dan Independen

ICW Desak Sidang Etik terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Obyektif dan Independen

Nasional
Ibu Hamil, Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Ibu Hamil, Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Nasional
19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X