KPK Terima Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi

Kompas.com - 18/02/2020, 11:47 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengaku telah menerima laporan dugaan korupsi terkait persoalan tanah yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK mendapat laporan tersebut pada Kamis (13/2/2020) lalu dari masyarakat Sumatera Utara.

"Benar, KPK melalui persuratan telah menerima satu berkas laporan dari masyarakat Sumatera Utara pada tanggal 13 Februari 2020," kata Ali kepada wartawan, Selasa (18/2/2020).

Ali mengatakan, KPK baru menerima berkas tersebut dan belum melakukan tindaklanjut atas laporan itu.

Baca juga: Pesan dari Pinggir Sungai Deli untuk Gubernur Edy Rahmayadi

Namun, Ali tidak mau mengungkap identitas masyarakat Sumatera Utara yang melaporkan Edy tersebut beserta detil pelaporannya.

"Adapun siapa pelapor dan terlapornya serta terkait apa, sesuai ketentuan yang berlaku, saat ini kami tidak bisa menginformasikannya," kata Ali.

Dikutip dari Tribun-Medan.com, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi berencana melaporkan enam orang yang menuding dirinya melakukan korupsi terkait soal penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II.

Menurut Edy, perilaku ke enam orang ini sudah merujuk terhadap pencemaran nama baik dirinya.

Baca juga: Edy Rahmayadi Ingin Libatkan Arsitek untuk Bangun Infrastruktur Sumut

Diketahui, enam orang warga Sumut melaporkan Edy Rahmayadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada beberapa hari lalu.

"Kita laporkan baliklah, sudah pasti pencemaran baik itu," ujar Edy menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (17/2/2020) kemarin.

Keenam warga itu disebut melaporkan Gubernur Sumut, Dirut PTPN II hingga Menteri ATR atas dugaan korupsi dan/atau gratifikasi dan perdagangan kekuasaan untuk kepentingan masing- masing atas penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks Hak Guna Usaha PTPN II.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

Nasional
RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X