Mahfud MD Jelaskan Beda Makna Radikalisme Bung Karno dan Teroris

Kompas.com - 18/02/2020, 07:09 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD di Kampus Universitas Indonesia, Depok,  Jawa Barat, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko Polhukam Mahfud MD di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan, ada kesalahpahaman dalam memahami arti kata radikal di tengah masyarakat Indonesia. 

Menurut Mahfud, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada dua pengertian radikal. Satu pengertian negatif, satu lainnya positif.

" Radikalisme yang positif diartikan upaya mencari alternatif penyelesaian secara benar dengan cara mendalam dan mendasar," ujar Mahfud di Hotel Bidakara Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Indonesia dan Singapura Sepakat Teruskan Kerja Sama Antaragama Tangkal Radikalisme dan Terorisme

Radikalisme positif ini yang diterapkan Presiden pertama RI, Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Ini juga yang diterapkan Nabi Muhammad SAW saat melawan kaum Quraisy.

Namun, menurut dia, kaum radikal memahami kata radikal sebagai pandangan dan sikap untuk mengubah sistem dengan cara kekerasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang dimaksud radikal adalah sikap ingin mengubah sistem yang sudah mapan atau telah disepakati dengan cara kekerasan.

"Sehingga kalau kita katakan melawan radikalisme, melawan radikal yang diartikan di dalam hukum, bukan radikal yang bagus di dalam filosofi dan pemikiran seperti digagas oleh Bung Karno dan Nabi," kata dia.

Baca juga: Media Sosial Sebabkan Paham Radikal Meningkat, Meski Aksi Teror Menurun

Mahfud mengatakan, saat ini Indonesia sudah punya konstitusi dan ideologi sehingga setiap perubahan sistem tidak melalui tindakan radikal. 

Mahfud pun mengimbau masyarakat untuk berpedoman kepada hukum saat berbicara soal makna radikal. 

"Jangan lagi ikut perdebatan di televisi yang mengatakan pemerintah tidak mengerti artinya radikal. Hukum mengatakan radikal itu artinya ini, ada undang-undangnya," ucap Mahfud. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesehatan Menurun, Abu Bakar Ba'asyir Dilarikan ke RSCM

Kesehatan Menurun, Abu Bakar Ba'asyir Dilarikan ke RSCM

Nasional
Jokowi Tinjau Pembangunan Pusat Perbenihan untuk Atasi Bencana Ekologis

Jokowi Tinjau Pembangunan Pusat Perbenihan untuk Atasi Bencana Ekologis

Nasional
Ma'ruf Amin Kini Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025

Ma'ruf Amin Kini Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025

Nasional
Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi...

Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi...

Nasional
MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

Nasional
UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Nasional
Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Nasional
Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Nasional
Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Nasional
Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Nasional
Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Nasional
Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Nasional
Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X