Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/02/2020, 06:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, daya saing pariwisata Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.

Tercatat, pada 2015 Indonesia berada di peringkat-50, kemudian naik menjadi peringkat ke-42 pada 2017, dan naik lagi menjadi peringkat ke-40 pada 2019.

Namun, peringkat Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Baca juga: Mendagri Sebut Wisata di Bali Tak Terpengaruh Virus Corona

Presiden meminta hal tersebut dijadikan catatan untuk perbaikan peringkat Indonesia.

"Dibandingkan negara tetangga kita, misalnya Singapura berada di peringkat 17, Malaysia 29, dan Thailand 31. Saya kira ini menjadi catatan kita ke depan dalam rangka memperbaiki dari 4 subindeks dan 14 pilar yang menjadi tolok ukur indeks daya saing pariwisata dunia," kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Jokowi menyampaikan, dalam indeks daya saing pariwisata, Indonesia memiliki lima keunggulan dibandingkan negara lain.

Keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain di antaranya berkaitan dengan daya saing harga, prioritas kebijakan, daya tarik alam, keterbukaan, serta daya tarik budaya dan kunjungan bisnis.

Meski demikian, Indonesia memiliki sejumlah kekurangan di beberapa hal, di antaranya kesehatan dan kebersihan destinasi wisata, serta infrastruktur pariwisata.

Baca juga: Turis Eropa Tunda Kunjungan ke Jabar karena Isu Corona

Ia meminta hal tersebut segera diselesaikan agar industri pariwisata Indonesia bisa menyaingi Singapura, Malaysia, dan Thailand.

"Kita masih lemah dalam lima pilar lainnya, yaitu di bidang lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan dan kebersihan, infrastruktur pariwisata, ini yang dalam pembenahan terus," ujar Jokowi.

"Kemudian keamanan, kemudian yang juga masih kurang di kesiapan teknologi informasi. Saya kira catatan-catatan ini harus kita jadikan kita dalam bekerja ke depan dengan target-target yang terukur dan jelas," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com