Jelang Rapat dengan DPR, Pemerintah Satu Suara Tetap Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Kompas.com - 17/02/2020, 22:36 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy menjadi Keynote Speaker pada acara Sosialisasi  Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy menjadi Keynote Speaker pada acara Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Dalam rapat itu disepakati sikap pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS kelas III.

Kesepakatan suara pemerintah ini akan disampaikan dalam rapat dengan pendapat Komisi IX DPR, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Sikap DPR Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan Kelas III Dinilai Tanggung

"Kita sudah mencapai kesepakatan sikap bersama. Dari pihak-pihak yang terkait dalam atas nama pemerintah mulai dari BPJS, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan Kemendagri itu sudah ada kesepakatan," kata Muhadjir.

Muhadjir menegaskan, semua elemen pemerintah sudah setuju untuk tetap menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tentang Jaminan Kesehatan.

Artinya pemerintah akan tetap menaikan iuran semua kelas dalam BPJS kesehatan.

"Tanggungjawab kita bagaimana supaya Perpres itu dilaksanakan kemudian nanti kalo memang ada aspek-aspek yang tidak terkehendaki atau tidak dikehendaki dari dampak Perpres itu nanti kita selesaikan secara bertahap," ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tetap bersikeras untuk menaikan iuran BPJS kelas III meski sudah ditolak DPR.

Menurut Muhadjir, jika iuran kelas III tidak dinaikkan akan berimbas pada keberlanjutan program BPJS Kesehatan.

"Bukan tidak mau karena nanti dampak berangkai itu. Kalau itu ditetapkan, yang lain juga akan berpengaruh kan," ucapnya.

Sebelumnya, pada Senin (20/1/2020) lalu, Komisi IX DPR RI mempersoalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III saat rapat dengan pemerintah. Komisi XI meminta agar pemerintah kembali menurunkan iuran tersebut.

Baca juga: Menko PMK Tegaskan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Naik

Komisi IX juga mengaku disalahkan oleh buruh karena dianggap mendukung kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Hampir semua anggota Komisi IX bersuara untuk tidak melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) bila tak ada hasil.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Nasional
UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

Nasional
Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit

Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit

Nasional
Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 136 Orang, Bertambah 14

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 136 Orang, Bertambah 14

Nasional
Pascapenembakan KKB di Freeport, Polri Sebut Situasi di Mimika Kondusif

Pascapenembakan KKB di Freeport, Polri Sebut Situasi di Mimika Kondusif

Nasional
UPDATE: Tambah 114 Pasien, Total Ada 1.528 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 114 Pasien, Total Ada 1.528 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X