Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Kompas.com - 17/02/2020, 20:23 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, wajar jika Prabowo Subianto dinilai sebagai menteri terbaik.

Sebab, menurut dia, sebagai calon presiden sekalipun, survei terhadap Prabowo menunjukkan elektabilitas yang tinggi.

Fahri merespons hasil survei Indo Barometer yang menempatkan Prabowo sebagai menteri dengan kinerja terbaik.

"Ya karena survei capres pun Prabowo nomor dua. Jadi wajar kalau survei menterinya nomor satu," kata Fahri usai menghadiri diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Sebelumnya diberitakan, Survei yang dilakukan Indo Barometer menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah menteri yang paling dikenal publik.

"Saya kira wajar karena beliau adalah mantan calon presiden, dua kali," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari total 1.200 responden, 18,4 persen memilih Prabowo Subianto.

Tidak hanya sebagai menteri yang paling dikenal publik, Prabowo Subianto dinilai responden sebagai menteri dengan kinerja terbaik.

Selain Prabowo, menteri lain yang dinilai memiliki kinerja baik adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.

Baca juga: Anggota Komisi I Pertanyakan Indikator Prabowo Dinilai sebagai Menteri dengan Kinerja Terbaik

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari berpandangan, keputusan Prabowo untuk menjadi menteri dinilai tepat karena membuat panggung politiknya terus bertahan.

Survei nasional ini dilakukan selama 9-15 Januari 2020 dengan total 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling.

Survei ini dilakukan Indo Barometer jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Margin of error survei tersebut sebesar kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Nasional
Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.