Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Kompas.com - 17/02/2020, 20:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak masalah jika publik menilai kinerja wakil presiden kurang tampak.

Pasalnya, menurut Fahri, wakil presiden dalam pemerintahan diposisikan sebagai ban serep.

Pernyataan ini merespons hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan bahwa kinerja menteri lebih disukai ketimbang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Memang tupoksi (tugas, pokok, fungsi) Pak Wapres itu di dalam demokrasi dalam tradisi kita ya hanya ban serep, dia hanya fungsional kalau difungsikan," kata Fahri usai sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Maruf

Fahri menilai, seorang wakil presiden memang difungsikan secara simbolik saja.

Dalam konteks Ma'ruf Amin, Fahri menilai, ia difungsikan untuk menjaga simbol partisipasi kelompok Islam, terutama Nahdlatul Ulama.

"Jadi dia menjaga simbol partisipasi kelompok Islam di dalam pemerintahan dan itu yang harus beliau jaga gitu," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Fahri Hamzah, tidak ada gunanya jika hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap Ma'ruf.

Baca juga: Kinerja Maruf Amin di Bawah Jokowi Menurut Survei, Ini Kata Istana...

Ia justru menyarankan supaya Ma'ruf tak terlalu terlibat dalam teknis pemerintahan, namun konsisten dalam menjaga harmoni antara pemerintah dengan kalangan umat Islam khususnya santri.

"Jadi Pak Ma'ruf itu harusnya simbol rekonsiliasi, enggak usah terlibat terlalu teknis urus jalan, urus jembatan, sebab itu melelahkan juga," ujar Fahri.

"Lebih baik dia jaga saja pikiran supaya bangsa ini jangan bertengkar gitu," tuturnya.

Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menunjukkan, sebanyak 54,4 persen responden merasa puas terhadap kinerja para menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sementara itu, sebanyak 28,1 persen responden mengaku tidak puas.

Survei ini dilakukan Indo Barometer menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri Dibanding Wapres Maruf Amin

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, mengacu hasil survei tersebut, dirinya baru pertama kali melihat kepuasan terhadap menteri lebih tinggi dibanding terhadap wakil presiden.

"Ini jadi pertama kali rasanya saya lihat, biasanya, kecenderungannya kepuasan pada menteri di bawah wakil presiden," tutur Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Dalam survei yang sama, sebanyak 49,6 persen responden menjawab puas terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kemudian, responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja Ma'ruf Amin sebesar 37,5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com