Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Kompas.com - 17/02/2020, 20:16 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak masalah jika publik menilai kinerja wakil presiden kurang tampak.

Pasalnya, menurut Fahri, wakil presiden dalam pemerintahan diposisikan sebagai ban serep.

Pernyataan ini merespons hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan bahwa kinerja menteri lebih disukai ketimbang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Memang tupoksi (tugas, pokok, fungsi) Pak Wapres itu di dalam demokrasi dalam tradisi kita ya hanya ban serep, dia hanya fungsional kalau difungsikan," kata Fahri usai sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Maruf

Fahri menilai, seorang wakil presiden memang difungsikan secara simbolik saja.

Dalam konteks Ma'ruf Amin, Fahri menilai, ia difungsikan untuk menjaga simbol partisipasi kelompok Islam, terutama Nahdlatul Ulama.

"Jadi dia menjaga simbol partisipasi kelompok Islam di dalam pemerintahan dan itu yang harus beliau jaga gitu," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Fahri Hamzah, tidak ada gunanya jika hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap Ma'ruf.

Baca juga: Kinerja Maruf Amin di Bawah Jokowi Menurut Survei, Ini Kata Istana...

Ia justru menyarankan supaya Ma'ruf tak terlalu terlibat dalam teknis pemerintahan, namun konsisten dalam menjaga harmoni antara pemerintah dengan kalangan umat Islam khususnya santri.

"Jadi Pak Ma'ruf itu harusnya simbol rekonsiliasi, enggak usah terlibat terlalu teknis urus jalan, urus jembatan, sebab itu melelahkan juga," ujar Fahri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X