Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Kompas.com - 17/02/2020, 20:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak masalah jika publik menilai kinerja wakil presiden kurang tampak.

Pasalnya, menurut Fahri, wakil presiden dalam pemerintahan diposisikan sebagai ban serep.

Pernyataan ini merespons hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan bahwa kinerja menteri lebih disukai ketimbang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Memang tupoksi (tugas, pokok, fungsi) Pak Wapres itu di dalam demokrasi dalam tradisi kita ya hanya ban serep, dia hanya fungsional kalau difungsikan," kata Fahri usai sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Maruf

Fahri menilai, seorang wakil presiden memang difungsikan secara simbolik saja.

Dalam konteks Ma'ruf Amin, Fahri menilai, ia difungsikan untuk menjaga simbol partisipasi kelompok Islam, terutama Nahdlatul Ulama.

"Jadi dia menjaga simbol partisipasi kelompok Islam di dalam pemerintahan dan itu yang harus beliau jaga gitu," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Fahri Hamzah, tidak ada gunanya jika hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap Ma'ruf.

Baca juga: Kinerja Maruf Amin di Bawah Jokowi Menurut Survei, Ini Kata Istana...

Ia justru menyarankan supaya Ma'ruf tak terlalu terlibat dalam teknis pemerintahan, namun konsisten dalam menjaga harmoni antara pemerintah dengan kalangan umat Islam khususnya santri.

"Jadi Pak Ma'ruf itu harusnya simbol rekonsiliasi, enggak usah terlibat terlalu teknis urus jalan, urus jembatan, sebab itu melelahkan juga," ujar Fahri.

"Lebih baik dia jaga saja pikiran supaya bangsa ini jangan bertengkar gitu," tuturnya.

Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menunjukkan, sebanyak 54,4 persen responden merasa puas terhadap kinerja para menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sementara itu, sebanyak 28,1 persen responden mengaku tidak puas.

Survei ini dilakukan Indo Barometer menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri Dibanding Wapres Maruf Amin

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, mengacu hasil survei tersebut, dirinya baru pertama kali melihat kepuasan terhadap menteri lebih tinggi dibanding terhadap wakil presiden.

"Ini jadi pertama kali rasanya saya lihat, biasanya, kecenderungannya kepuasan pada menteri di bawah wakil presiden," tutur Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Dalam survei yang sama, sebanyak 49,6 persen responden menjawab puas terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kemudian, responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja Ma'ruf Amin sebesar 37,5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com