Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Kompas.com - 17/02/2020, 18:50 WIB
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menanggapi pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang membantah peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat.

Anam menilai, hal tersebut sebagai pernyataan politik yang seharusnya tidak boleh diungkapkan.

"Kalau ada pernyataan siapa pun yang mengatakan bahwa kasus Paniai bukan pelanggaran HAM berat, sepanjang itu bukan Jaksa Agung sebagai penyidik dan bukan dengan SP3, maka semua statement itu adalah statement politik yang harusnya tidak boleh," kata Anam saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat

Menurutnya, pernyataan serupa sebaiknya dihindari karena penanganan peristiwa tersebut sudah masuk dalam kerangka penegakan hukum.

Anam mengungkapkan, terdapat dua dampak ketika seorang pejabat mengeluarkan pernyataan serupa.

Dalam pandangannya, pernyataan itu dapat memengaruhi atau bahkan memberi tekanan kepada institusi penegak hukum lain.

"Dimensi pertama adalah menjadikan penegak hukum di luar Komnas HAM, karena Komnas HAM dalam konteks ini juga penegak hukum, menjadikan penegak hukum di luar Komnas HAM di bawah tekanan. Dan itu buruk dalam konteks negara hukum," tuturnya.

Baca juga: Komnas HAM Temukan Indikasi Obstruction of Justice dalam Peristiwa Paniai

Kemudian, pernyataan serupa juga dinilai menimbulkan respons negatif.

Maka dari itu, ia berharap, penanganan peristiwa tersebut tetap dalam koridor hukum.

"Yang kedua, itu akan mendapat respons yang negatif, mencurigai wah ini ada intervensi, dan sebagainya. Makanya menurut kami, karena ini penegakan hukum, selesaikanlah dengan penegakan hukum. Ga boleh dengan statement-statement yang lain," ucap dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Nasional
16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Nasional
Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.624, Total Ada 59.394 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.624, Total Ada 59.394 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tiga Dugaan Malaadministrasi dalam Program Kartu Prakerja yang Dilaporkan ICW

Tiga Dugaan Malaadministrasi dalam Program Kartu Prakerja yang Dilaporkan ICW

Nasional
Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ombudsman Dorong Jokowi Terbitkan Perpres

Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ombudsman Dorong Jokowi Terbitkan Perpres

Nasional
Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

Nasional
Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

Nasional
Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

Nasional
Pemerintah Akui Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia di Bawah Global

Pemerintah Akui Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia di Bawah Global

Nasional
Jubir Pemerintah: Layanan Kesehatan Membaik, Angka Kesembuhan Juga Makin Tinggi

Jubir Pemerintah: Layanan Kesehatan Membaik, Angka Kesembuhan Juga Makin Tinggi

Nasional
Telepon Jaksa Agung, Mahfud Perintahkan Segera Tangkap Djoko Tjandra

Telepon Jaksa Agung, Mahfud Perintahkan Segera Tangkap Djoko Tjandra

Nasional
Dokter RSPAD: Masa Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Lebih Lama

Dokter RSPAD: Masa Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Lebih Lama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X