Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Kompas.com - 17/02/2020, 17:51 WIB
Wapres Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menyampaikan pembelaan untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan kinerja menteri lebih disukai ketimbang Wapres.

Masduki mengatakan, dalam tiga bulan setelah pelantikan, Wapres Ma'ruf Amin melakukan penyusunan atas langkah-langkah strategis untuk menjalankan beberapa hal.

Langkah itu terutama berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga yang sudah beberapa kali dilakukan hingga saat ini.

"Tetapi, itu tidak pernah menjadi berita penting dan Wapres memang tidak memperhatikan itu sebagai satu hal penting, apakah itu diberitakan atau tidak," kata Masduki di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, Politisi PDI-P: Maruf Kerja, tapi Kurang Publikasi

Langkah-langkah yang dilakukan itu antara lain soal radikalisme dengan leading sector Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Terkait hal itu, kata dia, saat ini Ma'ruf sedang mengoordinasikan pembuatan roadmap tentang bagaimana pendekatan mengenai radikalisme dari hulu sampai hilir.

Menurut Masduki, hal ini belum mendapat publikasi yang cukup baik karena pembuatan roadmap-nya belum selesai.

"Lalu misalnya mengenai UMKM itu dananya banyak di berbagai kementerian dan selama ini tidak terealisasi maksimal. Nah, itu Wapres punya cita-cita bagaimana agar UMKM itu betul-betul mempunyai fungsi mengurangi kesenjangan," terang dia.

Baca juga: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, Politisi PAN: Peran Maruf Belum Kelihatan

Terlebih lagi, peranan UMKM terhadap ekonomi nasional mencapai 60 persen sehingga Wapres pun sedang merumuskan langkah efektifnya.

Setidaknya, kata dia, ada tujuh fokus yang disusun Wapres dan itu semua adalah langkah-langkah strategis yang tidak dipublikasikan dan akan dirumuskan terlebih dahulu hingga tuntas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Nasional
Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X