Pemerintah Akan Tutup 8.000 Titik Tambang Tanpa Izin di Seluruh Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan menutup 8.000 titik tambang tanpa izin yang ada di seluruh Indonesia

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam breakfast meeting yang digelar di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2020) bersama sejumlah menteri terkait.

"Ada 8.000 (titik tambang) tanpa izin, se-Indonesia. Jadi cukup banyak," ujar Ma'ruf usai pertemuan.

"Dari berbagai pembicaraan tadi, kesimpulan yaitu menindaklanjuti arahan Presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kinerja Maruf Amin di Bawah Jokowi Menurut Survei, Ini Kata Istana...

Ma'ruf mengatakan, penutupan titik-titik tambang tak berizin ini juga dilihat dari dampaknya.

Dampak itu mulai dari kerusakan lahan pasca=penambangan, bencana longsor, termasuk paparan merkuri yang mengakibatkan banyak masyarakat cacat atau lahir cacat.

"Ini semua harus kita atasi dan hadapi. Seluruh yang tak berizin harus ditutup. Prinsipnya itu," kata dia.

Ia mengatakan, sejauh ini baru ada 7.000 titik tambang yang memiliki izin.

Sementara pada tambang yang masih harus direklamasi masih ada sebanyak 67 persen.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pun akan melakukan percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pasca-tambang dan penambangan emas tanpa izin (PETI) dengan menerbitkan peraturan presiden (perpres).

Baca juga: Polisi Gerebek Tambang Emas Ilegal di Sungai Melawi, Satu Penambang Ditangkap Sisanya Kabur

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas) melibatkan TNI dan Polri dalam penegakkan hukumnya.

"Kami akan membuat kebijakan-kebijakan penanganan yang pasca tambang. Baik yang menyangkut sosial maupun ekonomi," kata dia.

Ini termasuk juga pembinaan bagi tambang milik masyarakat kecil serta penguatan peraturan perundang-undangan yang terkait.

"Kemudian pengendalian, pengawasan peredaran bahan-bahan kimia yang beredar di masyarakat dan membahayakan juga akan diperkuat," kata dia.

Adapun dalam pertemuan tersebut hadir Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).