Kompas.com - 17/02/2020, 17:02 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak akan lagi memiliki fungsi legislatif bila Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan.

Pasalnya, di dalam draf yang diserahkan pemerintah terdapat pasal yang menyebutkan sebuah undang-undang dapat dibatalkan hanya dengan peraturan pemerintah.

“Kalau pemerintah bisa mengubah UU, enggak perlu lagi ada DPR. Fungsi legislatif DPR tidak ada lagi. Walau pun UU yang dimaksud adalah UU Omnibus Law dan UU yang tidak diubah,” kata Refly kepada Kompas.com, Senin (17/2/2020).

Pasal yang dimaksud Refly yaitu Pasal 170 draf RUU Cipta Kerja. Di dalam pasal itu disebutkan:

Baca juga: Baleg: Omnibus Law Cipta Kerja Tak Dibahas di Masa Persidangan Ini

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini."

Kemudian, pada Pasal 170 ayat 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat berikutnya menyatakan dalam rangka penetapan peraturan pemerintah, pemerintah dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Refly menilai, pembahasan RUU ini akan berjalan alot. Sebab, kalau pun pemerintah menyetujui usulan pemerintah, belum tentu masyarakat akan menyetujuinya.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan RUU yang telah disahkan bersama akan di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau MK enggak membatalkan, sudah gila negara kita. Artinya sudah mau ke gejala otoritarianisme. Kembali ke Orde Lama dan Orde Baru. Dulu jaman Orde Lama kan bisa mengeluarkan Perpres, penetapan presiden yang sederajat dengan UU,” ujarnya.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Sekali Pukul Kita Revisi 70 Undang-undang

Di era demokrasi, ia mengingatkan, kekuatan dalam pengambilan sebuah keputusan dibagi antara eksekutif dan legislatif.

Ia khawatir, jika seluruh kekuasaan pengambilan keputusan diberikan sepenuhnya kepada eksekutif, hal itu hanya akan membuat persoalan di kemudian hari.

“Karena itu misalnya kita ingin memudahkan lapangan kerja, investasi dan sebagainya, kita tidak boleh merusak sistem hukum. Bahkan yang lebih jauh dari itu adalah sistem demokrasi atau sistem pemerintahan,” tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

Nasional
UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

Nasional
Profil Sudharmono, Wakil Presiden Ke-5 RI yang Dekat dengan Soeharto

Profil Sudharmono, Wakil Presiden Ke-5 RI yang Dekat dengan Soeharto

Nasional
Soal Anies Berpeluang Diusung Nasdem Jadi Capres, Hasto Ingatkan Ada Syarat Pencalonan Presiden

Soal Anies Berpeluang Diusung Nasdem Jadi Capres, Hasto Ingatkan Ada Syarat Pencalonan Presiden

Nasional
Warga Tasikmalaya Bersiap Peringati HLUN 2022, 559 Lansia Akan Terima Layanan di 3 Pos

Warga Tasikmalaya Bersiap Peringati HLUN 2022, 559 Lansia Akan Terima Layanan di 3 Pos

Nasional
Kondisi Sungai Aare saat Eril Hilang: Suhu Air 16 Derajat Celcius dengan Arus Cukup Kuat

Kondisi Sungai Aare saat Eril Hilang: Suhu Air 16 Derajat Celcius dengan Arus Cukup Kuat

Nasional
Lewat Ajudan Ade Yasin, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Kontraktor

Lewat Ajudan Ade Yasin, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Kontraktor

Nasional
Konsep dan Prosedur Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu

Konsep dan Prosedur Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu

Nasional
Keluarga Cerita Eril Anak Ridwan Kamil Sempat Minta Tolong Sebelum Menghilang di Sungai Aare

Keluarga Cerita Eril Anak Ridwan Kamil Sempat Minta Tolong Sebelum Menghilang di Sungai Aare

Nasional
Ridwan Kamil Turut Memantau Pencarian Hilangnya Eril di Sungai Aare

Ridwan Kamil Turut Memantau Pencarian Hilangnya Eril di Sungai Aare

Nasional
Pencarian Eril Anak Ridwan Kamil, Tim SAR Swiss Kerahkan 'Drone' hingga Penyelam

Pencarian Eril Anak Ridwan Kamil, Tim SAR Swiss Kerahkan "Drone" hingga Penyelam

Nasional
Pencarian Anak Ridwan Kamil Hari Ini Mencakup 8 Km di Sepanjang Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Hari Ini Mencakup 8 Km di Sepanjang Sungai Aare

Nasional
Kembangkan Usaha Perikanan, Kementerian KP Latih Masyarakat Sulsel Pembesaran Lele dan Pengolahan Udang

Kembangkan Usaha Perikanan, Kementerian KP Latih Masyarakat Sulsel Pembesaran Lele dan Pengolahan Udang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.