Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Sekali Pukul Kita Revisi 70 Undang-undang

Kompas.com - 17/02/2020, 16:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja.

Sebab, memasuki era bonus demografi ini, Indonesia memiliki jumlah pengangguran yang cukup banyak, yakni 7 juta jiwa.

Jumlah tersebut, kata dia, setiap tahunnya akan bertambah sekitar 2 juta jiwa.

"Tanpa ada pendekatan ini, akan sulit kita lakukan sehingga kami membentuk model pembentukan UU yang dapat menyelesaikan persoalan dan ketentuan UU yang menghambat, ke dalam satu rencana UU," kata Yasonna di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Soal PP Bisa Batalkan UU, Pakar: Yang Bikin Draf Omnibus Law Enggak Paham Hukum

"Apa yang kita atur (dalam omnibus law) menghilangkan tumpang tindih antara perundang-undangan. Beberapa peraturan di berbagai sektor, yang sejenis maupun bertentangan, kita tata ulang melalui omnibus law. Efisiensi proses pencabutan UU. Sekali pukul, kita revisi 70-an UU," tambahnya.

Proses omnibus law, ia menegaskan, dianggap menjadi satu-satunya cara yang tepat untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang ada, dan akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi, inevstasi, dan cipta lapangan kerja.

Yasonna mengatakan, dalam omnibus law, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebutkan dengan sangat jelas, termasuk konsep membuka lapangan kerja, dan membuka kehidupan yang layak.

Baca juga: Baleg: Omnibus Law Cipta Kerja Tak Dibahas di Masa Persidangan Ini

 

Sebab, kata dia, apabila pengangguran tidak diatasai, maka peningkatan kehidupan yang layak pun tidak akan mungkin terjadi.

 

"Ini tak hanya memberikan kesempatan investasi kepada pengusaha, tapi mendorong pertumbuhan UMKM bahkan badan usaha miliki desa (bumdes) pun diperhatikan," kata dia.

Ia pun tak menyangkal ada banyak protes terhadap RUU tersebut. Yasonna menilai bahwa itu karena dilihat dari satu perspektif saja.

Ia pun menyarankan semua pihak mempelajari draf RUU tersebut. Apalagi, kata dia, Presiden selalu menyampaikan bahwa penyederhanaan regulasi sangat penting.

Baca juga: Di Omnibus Law PP Bisa Ubah Isi Undang-undang, Yasonna: Tak Mungkin Sekonyol Itu

Lebih jauh Yasonna menjelaskan, pekerjaan omnibus law ini sudah dilakukan sejak November 2019 oleh seluruh kementerian/lembaga yang dibahas berminggu-minggu secara marathon untuk menyiapkannya.

Adapun draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja sendiri sudah diserahkan ke DPR untuk dibahas pada 12 Februari 2020.

Namun banyak pasal di RUU tersebut, yang dianggap merugikan masyarakat, terutama para pekerja.

Contohnya adalah penghapusan pesangon, karyawan kontrak tak berbatas waktu, outsourcing merajalela, hingga mempermudah PHK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Nasional
Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Nasional
Komisi I Gelar Fit And Proper Test 13 Calon Dubes, Langsung Ambil Keputusan Hari Ini

Komisi I Gelar Fit And Proper Test 13 Calon Dubes, Langsung Ambil Keputusan Hari Ini

Nasional
Buka Suara soal Pertemuannya dengan Jokowi, Surya Paloh: Penerimaannya Baik

Buka Suara soal Pertemuannya dengan Jokowi, Surya Paloh: Penerimaannya Baik

Nasional
Musra Relawan Jokowi Sebut Akan Temui PPP Pertengahan Februari

Musra Relawan Jokowi Sebut Akan Temui PPP Pertengahan Februari

Nasional
Berkaca Kasus Persis Solo, Kapolri Akan Evaluasi Pengawalan Pemain Sepak Bola

Berkaca Kasus Persis Solo, Kapolri Akan Evaluasi Pengawalan Pemain Sepak Bola

Nasional
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pakar: Rumit, Harus Ubah Konstitusi

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pakar: Rumit, Harus Ubah Konstitusi

Nasional
PAN Minta Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Tertabrak Dilibatkan Bersama TPF

PAN Minta Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Tertabrak Dilibatkan Bersama TPF

Nasional
Dalam Sidang, Surya Darmadi Sebut HGU Terbit jika Sawit Lebih Dulu Ditanam

Dalam Sidang, Surya Darmadi Sebut HGU Terbit jika Sawit Lebih Dulu Ditanam

Nasional
Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya

Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya

Nasional
Seorang Lansia Curi Mobil di Tebet untuk Dikendarai ke Makam Istri

Seorang Lansia Curi Mobil di Tebet untuk Dikendarai ke Makam Istri

Nasional
Buka Pintu Penjajakan dengan Nasdem, Airlangga: Kami Sambut Surya Paloh Pulang ke Rumah

Buka Pintu Penjajakan dengan Nasdem, Airlangga: Kami Sambut Surya Paloh Pulang ke Rumah

Nasional
Soroti Ria Ricis Ajak Bayi Naik Jetski, KemenPPPA: Mari Jaga dan Awasi Anak-anak Kita

Soroti Ria Ricis Ajak Bayi Naik Jetski, KemenPPPA: Mari Jaga dan Awasi Anak-anak Kita

Nasional
Hasil Musra Relawan Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Capres Paling Dipilih, Mahfud MD Cawapres

Hasil Musra Relawan Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Capres Paling Dipilih, Mahfud MD Cawapres

Nasional
KPK Periksa 3 Staf Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Periksa 3 Staf Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.