Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Akan Bahas Pasal Krusial RKUHP dan RUU Pemasyarakatan bersama Pemerintah

Kompas.com - 17/02/2020, 16:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, pihaknya memutuskan untuk tidak membahas dari awal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan.

Namun, menurut dia, pasal-pasal substansi yang krusial akan dibahas kembali bersama pemerintah.

"Kami sepakat tidak dari awal lagi, carry over. Beberapa pasal subtansi yang krusial akan coba kita cari jalan untuk dilakukan komunikasi dengan stakeholder. Jadi enggak dibongkar dari awal," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: RKUHP dan RUU Ketahanan Siber Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Herman mengatakan, pada rapat internal Komisi III DPR, Senin (17/2/2020) seluruh anggota sepakat untuk mulai membahas dua RUU yang sempat ditunda pengesahannya pada periode yang lalu.

Menurut dia, Komisi III akan mengirimkan surat kepada pemerintah agar memberikan penugasan kepada kementerian terkait untuk rapat kerja bersama terkait RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

"Pemerintah menugaskan wakilnya untuk bertemu dengan kami, untuk membicarakan pembahasan rancangan undang-undang tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan akan dibahas dalam Panja Komisi III.

Baca juga: Soal RKUHP, Komnas HAM Minta Pemerintah-DPR Libatkan Banyak Pihak

Menurut dia, dalam rapat internal Komisi III, dirinya menggantikan Erma Suryani Ranik sebagai Ketua Panja RUU Pemasyarakatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap menjadi Ketua Panja RKUHP.

"Setelah kami menerima surat dari Menkumham tentang penugasan anggotanya, mereka baru membentuk panja dan memulai pembahasan RUU tersebut. Jadi dalam satu-dua hari ini kita kirim surat. Tunggu saja dulu," kata dia.

Seperti diketahui, pada DPR periode 2014-2019, Pemerintah dan DPR membatalkan pengesahan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan, karena desakan dari elemen masyarakat sipil.

Masyarakat menilai, ada sejumlah pasal yang kontroversial dan perlu dibahas ulang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Nasional
Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Nasional
Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Nasional
TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

Nasional
Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Nasional
Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Nasional
Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Nasional
TNI-Polri Buru Anggota OPM Pembunuh Danramil Aradide

TNI-Polri Buru Anggota OPM Pembunuh Danramil Aradide

Nasional
Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di Km 370 A Tol Batang-Semarang

Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di Km 370 A Tol Batang-Semarang

Nasional
Danramil Aradide Papua Ditembak OPM, TNI Sebut Situasi di Paniai Kondusif

Danramil Aradide Papua Ditembak OPM, TNI Sebut Situasi di Paniai Kondusif

Nasional
Tak Perlu Ribut, Suasana Batin Prabowo-Megawati-Jokowi Sudah Satu

Tak Perlu Ribut, Suasana Batin Prabowo-Megawati-Jokowi Sudah Satu

Nasional
Rosan Sambangi Teuku Umar 2 Kali, Pengamat: Tidak Otomatis Artikan Megawati Terima Hasil Pilpres 2024

Rosan Sambangi Teuku Umar 2 Kali, Pengamat: Tidak Otomatis Artikan Megawati Terima Hasil Pilpres 2024

Nasional
Soal di Dalam atau Luar Pemerintah, PDI-P Tentukan lewat Kongres

Soal di Dalam atau Luar Pemerintah, PDI-P Tentukan lewat Kongres

Nasional
Rekonsiliasi Jokowi-Megawati, Politikus PDI-P Singgung 'Pagar Pembatas'

Rekonsiliasi Jokowi-Megawati, Politikus PDI-P Singgung "Pagar Pembatas"

Nasional
Arus Balik Lebaran 2024 di Terminal Kampung Rambutan Hari Ini Masih 'Santai'

Arus Balik Lebaran 2024 di Terminal Kampung Rambutan Hari Ini Masih "Santai"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com