Komisi III Akan Bahas Pasal Krusial RKUHP dan RUU Pemasyarakatan bersama Pemerintah

Kompas.com - 17/02/2020, 16:07 WIB
Ketua Komisi III Herman Hery di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komisi III Herman Hery di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, pihaknya memutuskan untuk tidak membahas dari awal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan.

Namun, menurut dia, pasal-pasal substansi yang krusial akan dibahas kembali bersama pemerintah.

"Kami sepakat tidak dari awal lagi, carry over. Beberapa pasal subtansi yang krusial akan coba kita cari jalan untuk dilakukan komunikasi dengan stakeholder. Jadi enggak dibongkar dari awal," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: RKUHP dan RUU Ketahanan Siber Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Herman mengatakan, pada rapat internal Komisi III DPR, Senin (17/2/2020) seluruh anggota sepakat untuk mulai membahas dua RUU yang sempat ditunda pengesahannya pada periode yang lalu.

Menurut dia, Komisi III akan mengirimkan surat kepada pemerintah agar memberikan penugasan kepada kementerian terkait untuk rapat kerja bersama terkait RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

"Pemerintah menugaskan wakilnya untuk bertemu dengan kami, untuk membicarakan pembahasan rancangan undang-undang tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan akan dibahas dalam Panja Komisi III.

Baca juga: Soal RKUHP, Komnas HAM Minta Pemerintah-DPR Libatkan Banyak Pihak

Menurut dia, dalam rapat internal Komisi III, dirinya menggantikan Erma Suryani Ranik sebagai Ketua Panja RUU Pemasyarakatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap menjadi Ketua Panja RKUHP.

"Setelah kami menerima surat dari Menkumham tentang penugasan anggotanya, mereka baru membentuk panja dan memulai pembahasan RUU tersebut. Jadi dalam satu-dua hari ini kita kirim surat. Tunggu saja dulu," kata dia.

Seperti diketahui, pada DPR periode 2014-2019, Pemerintah dan DPR membatalkan pengesahan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan, karena desakan dari elemen masyarakat sipil.

Masyarakat menilai, ada sejumlah pasal yang kontroversial dan perlu dibahas ulang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Nasional
Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Nasional
Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Nasional
Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Nasional
Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Nasional
Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Nasional
Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Nasional
Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Nasional
Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X