Dalam Draf RUU Omnibus Law PP Bisa Ubah UU, Politikus Gerindra: Itu Akan Ubah Konstitusi

Kompas.com - 17/02/2020, 15:37 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, akan terjadi kekacauan konstitusi jika benar pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP).

Itu dikatakannya menanggapi Pasal 170 pada Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Nanti UU yang dibuat DPR bisa dibatalkan dengan PP, tentu ini tidak sehat dalam arti fungsi legislatif dan eksekutif," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

"Jika hal itu terjadi, dan jangan sampai terjadi. Itu akan mengubah konstitusi. Ini akan jadi perdebatan besar," tambahnya.

Baca juga: PP Batalkan UU di Draf Omnibus Law, Wakil Ketua DPR: Secara Filosofi Hukum Tak Bisa

Pemerintah, katanya, seharusnya memahami hierarki hukum bahwa PP berada dibawah UU.

Sodik mengatakan, selama ini undang-undang dibuat DPR bersama pemerintah dan bisa diajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebetulnya orang pemerintah harusnya paham hierarki regulasi. PP di bawah undang-undang. Makanya kita mempertanyakan apakah ada ahli-ahli," katanya.

Baca juga: Pemerintah Bisa Ubah UU di Draf Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Nanti Saya Cek

Lebih lanjut, Sodik menilai, jika Pasal 170 dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja diberlakukan, maka eksekutif akan semakin otoriter dan bertentangan dengan semangat reformasi Indonesia.

"Akan jadi kemunduran di mana eksekutif akan jadi sangat kuat, sehingga menjadi otoriter, bertentangan dengan semangat reformasi," pungkasnya.

Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Pasal 170 ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi:

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Nasional
Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Nasional
UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

Nasional
Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Nasional
Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Nasional
UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

Nasional
Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Nasional
Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Nasional
Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Nasional
Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Nasional
Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Nasional
Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X