Dalam Draf RUU Omnibus Law PP Bisa Ubah UU, Politikus Gerindra: Itu Akan Ubah Konstitusi

Kompas.com - 17/02/2020, 15:37 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, akan terjadi kekacauan konstitusi jika benar pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP).

Itu dikatakannya menanggapi Pasal 170 pada Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Nanti UU yang dibuat DPR bisa dibatalkan dengan PP, tentu ini tidak sehat dalam arti fungsi legislatif dan eksekutif," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

"Jika hal itu terjadi, dan jangan sampai terjadi. Itu akan mengubah konstitusi. Ini akan jadi perdebatan besar," tambahnya.

Baca juga: PP Batalkan UU di Draf Omnibus Law, Wakil Ketua DPR: Secara Filosofi Hukum Tak Bisa

Pemerintah, katanya, seharusnya memahami hierarki hukum bahwa PP berada dibawah UU.

Sodik mengatakan, selama ini undang-undang dibuat DPR bersama pemerintah dan bisa diajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebetulnya orang pemerintah harusnya paham hierarki regulasi. PP di bawah undang-undang. Makanya kita mempertanyakan apakah ada ahli-ahli," katanya.

Baca juga: Pemerintah Bisa Ubah UU di Draf Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Nanti Saya Cek

Lebih lanjut, Sodik menilai, jika Pasal 170 dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja diberlakukan, maka eksekutif akan semakin otoriter dan bertentangan dengan semangat reformasi Indonesia.

"Akan jadi kemunduran di mana eksekutif akan jadi sangat kuat, sehingga menjadi otoriter, bertentangan dengan semangat reformasi," pungkasnya.

Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Pasal 170 ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi:

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Optimalkan Jumlah Petugas dan Relawan di Daerah Terdampak Bencana

Pemerintah Diminta Optimalkan Jumlah Petugas dan Relawan di Daerah Terdampak Bencana

Nasional
Senin Ini, Terdakwa Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Hadapi Vonis Hakim

Senin Ini, Terdakwa Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Hadapi Vonis Hakim

Nasional
Dakwaan TPPU Tak Terbukti, KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan Banding Wawan

Dakwaan TPPU Tak Terbukti, KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan Banding Wawan

Nasional
Rentetan Bencana di Tanah Air, Ini Arahan Menko PMK Saat Fokus Tanggap Darurat

Rentetan Bencana di Tanah Air, Ini Arahan Menko PMK Saat Fokus Tanggap Darurat

Nasional
Soliditas Polri Setelah Calon Kapolri Dipilih Jokowi, Ajakan Idham Azis hingga Tantangan Listyo Sigit

Soliditas Polri Setelah Calon Kapolri Dipilih Jokowi, Ajakan Idham Azis hingga Tantangan Listyo Sigit

Nasional
81 Orang Meninggal akibat Gempa di Mamuju-Majene hingga Minggu Malam

81 Orang Meninggal akibat Gempa di Mamuju-Majene hingga Minggu Malam

Nasional
Terinspirasi dari Kasus Artis GA, Seorang Advokat Gugat UU Pornografi ke MK

Terinspirasi dari Kasus Artis GA, Seorang Advokat Gugat UU Pornografi ke MK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI | Listyo Sigit Minta Wejangan ke Para Mantan Kapolri

[POPULER NASIONAL] Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI | Listyo Sigit Minta Wejangan ke Para Mantan Kapolri

Nasional
Kasus Dugaan Suap Edhy Prabowo, KPK Kembali Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Kasus Dugaan Suap Edhy Prabowo, KPK Kembali Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Nasional
Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Nasional
Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Nasional
Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X