Respons Ketua MK soal Kewenangan Presiden Batalkan Perda dalam RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 17/02/2020, 15:32 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menilai, presiden dan DPR sejauh ini telah melaksanakan putusan MK.

Pernyataan ini menanggapi isi draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan kewenangan Presiden mencabut peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Padahal, sebelumnya kewenangan tersebut pernah dibatalkan MK.

"Ini sekalian meluruskan, kemarin kan banyak yang salah tanggap, salah paham mengenai putusan MK yang tidak dilaksanakan. Justru presiden dan DPR sekali lagi sepanjang pemahaman atau pengetahuan kita, ini nggak ada (tidak melaksanakan putusan MK)," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

 Baca juga: Di RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Bisa Batalkan Perda

Menurut Anwar, pembuatan sebuah undang-undang tidak harus selalu dimaknai bertentangan atau tidak sejalan dengan putusan MK.

Namun, Anwar enggan berkomentar saat ditanya kemungkinan pasal yang mengatur kewenangan membatalkan perda dalam RUU Cipta Kerja jika ada pihak yang mengajukan permohonan uji materi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi yang tidak melaksanakan putusan MK itu jangan dikaitkan dengan pembuatan UU karena tidak semua putusan MK itu harus dikaitkan dengan pembuatan UU," kata dia.

Baca juga: Adeksi: Banyak Perda Terkait Investasi Tak Sinkron dengan Kebijakan Pusat

Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja memberikan kewenangan Presiden mencabut peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Hal itu termaktub pada Pasal 251 di draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menggantikan Pasal 251 dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Demikian bunyi pasal 251.

Pasal 251 ayat (1) menyatakan, Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibatalkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X