BPS Akui Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 Belum Sampai ke Akar Rumput

Kompas.com - 17/02/2020, 13:04 WIB
Seorang Aparatur Negeri Sipil (ASN) mendatangani komitmen bersama dukung sensus penduduk saat rapat koordinasi daerah sensus penduduk 2020 di Pendapa Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2020). Sensus penduduk oleh BPS secara online pada 15 Februari hingga 31 Maret dan wawancara langsung di rumah pada satu Juli hingga 31 Juli 2020 yang dilaksanakan setiap lima atau sepuluh tahun sekali serentak di seluruh Indonesia tersebut untuk menghitung jumlah penduduk serta mengumpulkan informasi dasar kependudukan. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc. ANTARAFOTO/Oky LukmansyahSeorang Aparatur Negeri Sipil (ASN) mendatangani komitmen bersama dukung sensus penduduk saat rapat koordinasi daerah sensus penduduk 2020 di Pendapa Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2020). Sensus penduduk oleh BPS secara online pada 15 Februari hingga 31 Maret dan wawancara langsung di rumah pada satu Juli hingga 31 Juli 2020 yang dilaksanakan setiap lima atau sepuluh tahun sekali serentak di seluruh Indonesia tersebut untuk menghitung jumlah penduduk serta mengumpulkan informasi dasar kependudukan. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc.

Di antaranya melalui media massa seperti TV, radio, media cetak, media online, bioskop, media luar ruang dan sarana transportasi.

Kemudian, melalui BPS Goes to Campus, dan car free day. Serta sosialisasi melalui media online seperti Facebook, Instagram, Youtube dan Twitter.

Sebelumnya, Litbang Kompas melakukan jajak pendapat tentang pengetahuan masyarakat terkait informasi adanya sensus penduduk yang dilakukan pada 15 Februari hingga Maret 2020.

Dilansir dari Harian Kompas edisi 17 Februari 2020, sebanyak 60,9 persen responden tidak tahu akan diadakan sensus penduduk.

Jajak pendapat ini dilakukan sejak 12 hingga 13 Februari 2020 dengan metode jajak pendapat melalui telepon.

Baca juga: Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 530 berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara bertingkat di 17 kota besar di Indonesia.

Di antaranya Banda Aceh, Padang, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Tingkat kepercayaan jajak pendapat 95 persen dengan nirpencuplikan kurang lebih 4,3 persen.

Meski demikian, kesalahan pencuplikan bisa saja terjadi. Hasil jajak pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat sesyai karakteristik responden di 17 kota besar.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Nasional
Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Nasional
Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Nasional
Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Nasional
Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Nasional
KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

Nasional
Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Nasional
Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Nasional
UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

Nasional
UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X