Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo harus menjawab harapan publik terkait penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pemerintahannya memprioritaskan bidang ekonomi terlebih dulu ketimbang persoalan HAM.

"Kepemimpinan Jokowi-Maruf belum genap 1 tahun. Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode II dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode II ini," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Hendardi menjelaskan, sebagai presiden, Jokowi memiliki banyak perangkat untuk menuntaskan pelanggaran HAM.

Salah satunya, dengan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawacita 2014.

Menurut Hendardi, Komite Kebenaran adalah model penuntasan pelanggaran HAM yang paling moderat dengan mengungkapkan kebenaran, tanpa terjebak penyelesaian yudisial atau non yudisial.

"Jika Komisi ini selesai menjalankan tugas pengungkapan kebenaran, berikutnya adalah mendiskusikan makna dan jalan keadilan yang bisa banyak variannya," ujar Hendardi.

Baca juga: Survei IPO: Publik Anggap Kinerja Pemerintah di Bidang Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Menurun

Sementara itu, dalam penanganan intoleransi, Hendardi berpandangan Presiden Jokowi hanya menjustifikasi tindakan politiknya dengan menunjuk sejumlah menteri yang dianggap mampu menangani persoalan intoleransi.

Padahal, kata Hendardi, para menteri dan kepala lembaga yang ditunjuk tidak memiliki agenda terpadu dalam penanganan intoleransi.

"Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terus terjadi dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara," pungkasnya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, 9 Catatan YLBHI soal Buruknya Penegakan Hukum dan HAM

Seperti dilansir dari BBC, dalam sebuah wawancara Presiden Jokowi menjawab terkait kritikan kepada dirinya terkait penanganan pelanggaran HAM dan berbagai persoalan lainnya.

Jokowi menyatakan, ia memprioritaskan agenda ekonomi terlebih dahulu dalam periode ke-2 pemerintahannya.

Sebab, Jokowi menilai, kebutuhan masyarakat pada saat ini adalah kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

"Prioritas yang saya ambil memang di bidang ekonomi terlebih dahulu. Tapi memang bukan saya tidak senang dengan urusan HAM, atau tidak senang dengan lingkungan, tidak, kita juga kerjakan itu," kata Presiden Jokowi kepada wartawan BBC News, Karishma Vaswani.

"Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera," tambahnya.