Kompas.com - 17/02/2020, 07:57 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). Ratas tersebut membahas kesiapan dampak virus corona pada perekonomian di Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). Ratas tersebut membahas kesiapan dampak virus corona pada perekonomian di Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo harus menjawab harapan publik terkait penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pemerintahannya memprioritaskan bidang ekonomi terlebih dulu ketimbang persoalan HAM.

"Kepemimpinan Jokowi-Maruf belum genap 1 tahun. Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode II dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode II ini," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Hendardi menjelaskan, sebagai presiden, Jokowi memiliki banyak perangkat untuk menuntaskan pelanggaran HAM.

Salah satunya, dengan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawacita 2014.

Menurut Hendardi, Komite Kebenaran adalah model penuntasan pelanggaran HAM yang paling moderat dengan mengungkapkan kebenaran, tanpa terjebak penyelesaian yudisial atau non yudisial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika Komisi ini selesai menjalankan tugas pengungkapan kebenaran, berikutnya adalah mendiskusikan makna dan jalan keadilan yang bisa banyak variannya," ujar Hendardi.

Baca juga: Survei IPO: Publik Anggap Kinerja Pemerintah di Bidang Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Menurun

Sementara itu, dalam penanganan intoleransi, Hendardi berpandangan Presiden Jokowi hanya menjustifikasi tindakan politiknya dengan menunjuk sejumlah menteri yang dianggap mampu menangani persoalan intoleransi.

Padahal, kata Hendardi, para menteri dan kepala lembaga yang ditunjuk tidak memiliki agenda terpadu dalam penanganan intoleransi.

"Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terus terjadi dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara," pungkasnya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, 9 Catatan YLBHI soal Buruknya Penegakan Hukum dan HAM

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Baru Terima 150 Juta dari Total Kebutuhan 426,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Kemenkes: Sisanya Dikirim Bertahap

Nasional
UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

Nasional
Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Nasional
Anggota Komisi IX: Kondisi Anggaran Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja, DPR Jangan Tambah Beban

Anggota Komisi IX: Kondisi Anggaran Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja, DPR Jangan Tambah Beban

Nasional
Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Mensos Juliari Batubara Ajukan Pembelaan

Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Mensos Juliari Batubara Ajukan Pembelaan

Nasional
Syarat Umrah Calon Jemaah Indonesia, Karantina 14 Hari di Negara Lain hingga Aturan Vaksin

Syarat Umrah Calon Jemaah Indonesia, Karantina 14 Hari di Negara Lain hingga Aturan Vaksin

Nasional
Tangani 8 Kasus Penimbunan Obat-Oksigen, Bareskrim Sita 365.876 Tablet dan 48 Tabung

Tangani 8 Kasus Penimbunan Obat-Oksigen, Bareskrim Sita 365.876 Tablet dan 48 Tabung

Nasional
Berbelit-Belit dalam Persidangan, Salah Satu Hal yang Beratkan Tuntutan ke Juliari Batubara

Berbelit-Belit dalam Persidangan, Salah Satu Hal yang Beratkan Tuntutan ke Juliari Batubara

Nasional
Polri: Ada 33 Kasus Penimbunan Obat Covid-19 dan Oksigen

Polri: Ada 33 Kasus Penimbunan Obat Covid-19 dan Oksigen

Nasional
Ketua Satgas Covid-19 Tegaskan Penggunaan Masker adalah Wajib

Ketua Satgas Covid-19 Tegaskan Penggunaan Masker adalah Wajib

Nasional
Terkuaknya Dugaan Komunikasi Lili Pintauli dengan Tersangka Korupsi dalam Sidang...

Terkuaknya Dugaan Komunikasi Lili Pintauli dengan Tersangka Korupsi dalam Sidang...

Nasional
Ketua KPK: Pengukuhan Hutan Penting untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Ketua KPK: Pengukuhan Hutan Penting untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Nasional
Siapkan Penyelenggaraan Umrah, Kemenag Akan Bentuk Tim Lintas Kementerian

Siapkan Penyelenggaraan Umrah, Kemenag Akan Bentuk Tim Lintas Kementerian

Nasional
Menteri LHK Ungkap Masuknya Limbah Medis dari Luar Negeri ke Indonesia

Menteri LHK Ungkap Masuknya Limbah Medis dari Luar Negeri ke Indonesia

Nasional
598 Dokter Meninggal Akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

598 Dokter Meninggal Akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X