Kompas.com - 17/02/2020, 07:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo harus menjawab harapan publik terkait penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pemerintahannya memprioritaskan bidang ekonomi terlebih dulu ketimbang persoalan HAM.

"Kepemimpinan Jokowi-Maruf belum genap 1 tahun. Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode II dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode II ini," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Hendardi menjelaskan, sebagai presiden, Jokowi memiliki banyak perangkat untuk menuntaskan pelanggaran HAM.

Salah satunya, dengan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawacita 2014.

Menurut Hendardi, Komite Kebenaran adalah model penuntasan pelanggaran HAM yang paling moderat dengan mengungkapkan kebenaran, tanpa terjebak penyelesaian yudisial atau non yudisial.

"Jika Komisi ini selesai menjalankan tugas pengungkapan kebenaran, berikutnya adalah mendiskusikan makna dan jalan keadilan yang bisa banyak variannya," ujar Hendardi.

Baca juga: Survei IPO: Publik Anggap Kinerja Pemerintah di Bidang Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Menurun

Sementara itu, dalam penanganan intoleransi, Hendardi berpandangan Presiden Jokowi hanya menjustifikasi tindakan politiknya dengan menunjuk sejumlah menteri yang dianggap mampu menangani persoalan intoleransi.

Padahal, kata Hendardi, para menteri dan kepala lembaga yang ditunjuk tidak memiliki agenda terpadu dalam penanganan intoleransi.

"Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terus terjadi dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara," pungkasnya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, 9 Catatan YLBHI soal Buruknya Penegakan Hukum dan HAM

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Bharada E di Bareskrim Polri Sore Ini

Komnas HAM Periksa Bharada E di Bareskrim Polri Sore Ini

Nasional
Pendukung yang Kecewa Prabowo Gabung ke Pemerintahan Jokowi Diprediksi Beralih Dukung Anies

Pendukung yang Kecewa Prabowo Gabung ke Pemerintahan Jokowi Diprediksi Beralih Dukung Anies

Nasional
Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Nasional
Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Dinilai Harus Belajar dari Pengalaman Berkarya

Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Dinilai Harus Belajar dari Pengalaman Berkarya

Nasional
Versi Pengacara soal Kejadian di Magelang: Tidak Ada Pelecehan, Adik Brigadir J Malah Diundang Datang

Versi Pengacara soal Kejadian di Magelang: Tidak Ada Pelecehan, Adik Brigadir J Malah Diundang Datang

Nasional
Antigen Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib PCR atau Vaksin Booster

Antigen Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib PCR atau Vaksin Booster

Nasional
Menziarahi Pancasila, Husein dan Sukarno

Menziarahi Pancasila, Husein dan Sukarno

Nasional
Prabowo Disebut Lihai Mainkan Suasana Kebatinan Pendukung Jokowi

Prabowo Disebut Lihai Mainkan Suasana Kebatinan Pendukung Jokowi

Nasional
Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Menag Minta Kuota Haji Indonesia Naik 100 Persen

Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Menag Minta Kuota Haji Indonesia Naik 100 Persen

Nasional
Kematian Akibat Covid-19 Meningkat, Epidemiolog: Tanda Banyak Kasus Tak Terdeteksi

Kematian Akibat Covid-19 Meningkat, Epidemiolog: Tanda Banyak Kasus Tak Terdeteksi

Nasional
RI-Arab Saudi Bentuk Satgas untuk Persiapkan Ibadah Haji 2023

RI-Arab Saudi Bentuk Satgas untuk Persiapkan Ibadah Haji 2023

Nasional
Menag Sebut Haji 2022 Berjalan Baik Meski Tak Sempurna

Menag Sebut Haji 2022 Berjalan Baik Meski Tak Sempurna

Nasional
KPK Geledah Rumah di Jaksel Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Pemalang

KPK Geledah Rumah di Jaksel Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Pemalang

Nasional
Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Segera Diperiksa Polisi

Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Segera Diperiksa Polisi

Nasional
Prabowo Puja-puji Jokowi, Pengamat: Lihai Lihat Situasi, Ganjar Belum dapat Tiket Capres

Prabowo Puja-puji Jokowi, Pengamat: Lihai Lihat Situasi, Ganjar Belum dapat Tiket Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.