Pemerintah Diingatkan Pentingnya Digitalisasi Pertahanan

Kompas.com - 15/02/2020, 23:03 WIB
Prajurit KRI Semarang-594 melakukan peran parade saat KRI Teuku Umar-385 sailing pass di Laut Natuna, Rabu (15/1/2020). Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD meninjau alutsista yang tergabung dalam Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 yang melakukan operasi pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPrajurit KRI Semarang-594 melakukan peran parade saat KRI Teuku Umar-385 sailing pass di Laut Natuna, Rabu (15/1/2020). Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD meninjau alutsista yang tergabung dalam Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 yang melakukan operasi pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna mengingatkan pentingnya digitalisasi pertahanan seiring perkembangan zaman.

"Tantangannya beda. Sekarang digital sudah maju seperti itu," katanya, saat menjadi pembicara diskusi "Technology and Security: What's Next?" di @amerika Pacific Place, Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, sebenarnya Indonesia memiliki banyak ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Termasuk ahli digital yang bisa diberdayakan untuk membantu mempercepat digitalisasi pertahanan.

Baca juga: Kekuatan Pokok Minimum Baru 45 Persen, TNI AU Fokus Bangun Sistem Pertahanan

"Sebenarnya banyak di Indonesia para ahli. Setelah saya bergaul, banyak anak-anak muda yang ternyata ide-ide dan pemikiran jauh ke depan, bagus," katanya.

Hanya saja, kata mantan Kepala Staf Umum TNI itu, pemerintah harus punya cara untuk mengajak mereka terlibat untuk memajukan digitalisasi pertahanan.

Sementara Worldwide Senior Program Lead Microsoft Fero Ferizka menyebut, saat ini perang tak hanya secara fisik, tetapi melalui siber.

"'Siber attack'. Di handphone itu ada silikon, di mana dibuat? Israel, Amerika Serikat, dan China. Percaya enggak kalau data cuma ada di ponsel? Enggak mengirimkan ke server lain?" kata President Director ID Next Leader itu.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Prabowo dan Fokus Pertahanan RI

Fero menjelaskan ada beberapa ponsel yang dirancang agar bisa mentransfer data yang tersimpan ke server lain sehingga data dan aktivitas pemilik bisa diketahui.

Kepala Data Science Centre Universitas Indonesia Assoc, Alhadi Bustamam mengatakan, untuk memajukan teknologi, dibutuhkan sarana penunjang, yakni "Nasional High Performance Facilities" untuk mengolah "big data" menjadi dasar kebijakan segala bidang.

"Di Malaysia, setiap provinsi punya National High Performance Facilities, Indonesia harusnya juga punya," kata mantan Ketua Departemen Matematika UI tersebut.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Nasional
Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Nasional
Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X