Kemenkes Tak Akan Pantau secara Khusus WNI yang Pulang dari Observasi di Natuna

Kompas.com - 15/02/2020, 17:03 WIB
Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Provinsi Hubei, China berjalan menuju pesawat udara usai menjalani masa observasi di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (15/2/2020). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan secara resmi telah memulangkan 238 WNI ke daerah masing-masing karena telah dinyatakan sehat. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAWarga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Provinsi Hubei, China berjalan menuju pesawat udara usai menjalani masa observasi di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (15/2/2020). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan secara resmi telah memulangkan 238 WNI ke daerah masing-masing karena telah dinyatakan sehat. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, tak ada pemantauan secara khusus untuk warga negara Indonesia ( WNI) yang baru pulang dari observasi di Natuna, Kepulauan Riau.

Sebanyak 285 WNI telah menjalani obsevasi selama dua pekan pasca-dievakuasi dari lokasi terdampak virus corona di Provinsi Hubei, China.

"Mereka dalam kondisi sehat kalaupun dinas kesehatan sebagai tracking saja membantu kalau ada apa yang dikeluhkan," kata Terawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Baca juga: WNI yang Selesai Diobservasi di Natuna Kantongi Sertifikat Sehat

Terawan membantah isu warga yang pulang dari Natuna akan diinkubasi selama di rumah.

Menurut Terawan, mereka bebas melakukan apapun yang diinginkan tanpa ada pemantauan khusus dari pemerintah.

"Tidak jadi Dinas Kesehatan itu hanya membantu kalau mereka ini sekarang menjadi duta-duta kesehatan. Untuk sekalian juga memberi tahu bahwa mereka itu sehat," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengatakan, warga yang sudah diobservasi hanya diminta melapor jika merasa ada keluhan kesehatan.

"Tidak ada pengawasan khusus tapi mereka diminta memberikan informasi apabila di hari mendatang ada yang dirasa tidak enak," ungkap Anung.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 285 warga negara Indonesia (WNI) yang sudah menjalani karantina selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau. Mereka sudah tiba di daerah masing-masing. 

Baca juga: Terawan: 238 WNI yang Sudah Diobservasi di Natuna Adalah Orang Sehat

Pesawat pertama Boeing 737 yang membawa para WNI tiba di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (15/2/2020) sore.

Pesawat pertama itu turut ditumpangi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Saya baru saja mendarat bersama rombongan pertama mengangkut 100-an orang," kata Terawan kepada pers setibanya di Halim Perdanakusuma, pukul 15.35 WIB.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X