KILAS

Nilai Bansos Sembako Naik, Pemkot Semarang Klaim Jamin Kehidupan Warga

Kompas.com - 15/02/2020, 11:20 WIB
Hendrar Prihadi saat mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam kunjungan kerjanya di Kota Semarang. Yakob Arfin Tyas SasongkoHendrar Prihadi saat mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam kunjungan kerjanya di Kota Semarang.

Pemkot Semarang mengklaim telah melakukan berbagai upaya konkret dengan menjamin kehidupan sosial warga mulai dari lahir sampai meninggal untuk mengurangi kemiskinan.

Pemkot berkomitmen untuk melepaskan Kota Semarang dari kemiskinan. Mulai dari bayi di dalam kandungan melalui Posyandu, mendapat kemudahan ambulans, dan persalinan gratis melalui UHC.

Baca juga: Ini Upaya Nyata Pemkot Semarang Dukung Pengembangan UMKM dan Koperasi

Selain itu, pendidikan berjenjang gratis mulai dari TK, SD, SMP dan tahun 2020 ini sejumlah sekolah swasta juga secara bertahap digratiskan.

Bagi masyarakat golongan angkatan kerja, Pemkot Semarang memfasilitasi melalui Kredit Wibawa (Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara), pendampingan, hingga pemasaran melalui Semarang Creative Gallery.

Sementara itu, Mensos Juliari berharap program BPNT dapat semakin mengurangi angka kemiskinan di Kota Semarang yang berkontribusi juga terhadap jumlah kemiskinan nasional.

“Alhamdulillah tahun ini jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu agar dapat menambah bahan makanan seperti sayur dan lauk seperti ayam," katanya.

Baca juga: Ini Fasilitas dari Pemkot Semarang untuk Sopir Angkot yang Bawa Bayi

Ia berharap, kebijakan itu dapat membantu pemerintah dalam penurunan angka stunting.

"Khususnya bagi ibu hamil dan anak usia dini melalui cakupan gizi yang lebih baik,” ujarnya.

 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X