Hapus Aturan Batas Kontrak Kerja, Menaker Sebut Untuk Lindungi Pekerja

Kompas.com - 14/02/2020, 22:58 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah menghapus aturan batas kontrak kerja melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja lantaran untuk melindungi para pekerja, terutama yang sifat pekerjaannya hanya sementara dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.

Hal itu, kata Ida, berguna terutama untuk melindungi para pekerja yang bekerja di sektor digital.

"Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang jenis atau sifat pekerjaannya hanya sementara atau tidak tetap, tetapi lebih dari jangka waktu 3 tahun. Hal ini juga untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan atas pekerja oleh usaha berbasis digital," kata Ida kepada Kompas.com, melalui pesan singkat, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja, Sanksi bagi Pers yang tak Umumkan Data Perusahaan Diperingan

Selain itu, melalui pembaharuan aturan tersebut, Ida mengatakan pemerintah ingin menciptakan keadilan antara karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan keryawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Kemudian, pemerintah melalui aturan baru itu juga mengharapkan agar pekerja PKWT dapat menentukan masa kerja sampai batas waktu kapan pun sesuai kesepakatannya dengan pengusaha tanpa harus khawatir hubungan kerjanya akan berakhir.

"Sehingga dunia usaha juga dapat terus berkembang dengan melahirkan inovasi jenis-jenis pekerjaan baru tanpa harus terpaku dengan permasalahan jangka waktu mempekerjakan pekerjanya. Dengan demikian akan lebih banyak tenaga kerja yang terserap," kata politisi PKB itu.

Pemerintah menghapus aturan perjanjian kerja antarwaktu pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghapusan ini diketahui dari draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang sudah disampaikan oleh pemerintah ke DPR.

Kompas.com telah mengonfirmasi draf RUU Cipta Lapangan Kerja ini kepada sejumlah pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020).

"Ketentuan pasal 59 dihapus," demikian yang tertulis pada Bab IV Ketenagakerjaan Bagian II RUU Cipta Kerja sebagaimana dikutip Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X