Tangkal Radikalisasi, Wapres Minta BNPT Jadikan Para Katib Penyampai Pesan

Kompas.com - 14/02/2020, 19:40 WIB
Wapres Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menjadikan para khatib sebagai penyampai pesan dalam menangkal radikalisasi di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) II Asosiasi Katib Indonesia dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

"BNPT saya minta untuk kerja sama dan menggunakan katib-katib ini untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat," kata Ma'ruf.

Baca juga: Indonesia dan Singapura Sepakat Teruskan Kerja Sama Antaragama Tangkal Radikalisme dan Terorisme

Pesan yang dimaksud adalah pesan pencegahan radikalisme BNPT yang disampaikan lewat para katib kepada masyarakat.

Sebab, BNPT memiliki program untuk menangani radikalisme seperti deradikalisasi, kontraradikalisasi, dan imunisasi radikalisme.

Tak hanya itu, apa yang disampaikan para khatib juga memiliki pengaruh kepada masyarakat.

Dengan demikian, kata dia, khatib pun perlu dibentuk, ditatar, diarahkan, dan dibekali.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Khatib Punya Komitmen Kebangsaan

"Supaya apa yang disampaikan benar-benar memberikan kemanfaatan. Saya minta para khotib paham karena katib juru dakwah pertama dan terdepan," kata dia.

Adapun dalam acara pembukaan rakernas dan halaqah tersebut, hadir pula Kepala BNPT Suhardi Alius yang menerima permintaan langsung dari Wapres tersebut.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X