Diperiksa KPK, Ahmad Sahroni Mengaku Ditanya soal Hubungan dengan Tersangka Kasus Bakamla

Kompas.com - 14/02/2020, 19:21 WIB
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni du Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni du Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pemgesahan anggaran Badan Keamanan Laut, Jumat (14/2/2020).

Sahroni mengaku ditanya penyidik soal hubungannya dengan para tersangka kasus ini. Salah satunya, hubungan Sahroni dengan pemilik PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah yang telah divonis bersalah.

"Ditanya saja, pernah kerja sama atau nggak. Waktu zaman ABG, kan, gue sebelum anggota DPR, (bekerja) sebagai pengusaha murni," kata Sahroni kepada wartawan usai diperiksa, Jumat sore.

Baca juga: Kasus Suap Bakamla, KPK Panggil Anggota DPR Ahmad Sahroni

Sahroni mengaku kenal dengan Fahmi yang juga merupakan suami aktris Inneke Koesherawati itu. Namun, ia menegaskan tidak terlibat dalam kasus suap Bakamla.

Sahroni menambahkan, penyidik pun sama-sekali tidak menanyakan soal hubungan Sahroni dengan Bakamla dalam pemeriksaan hari ini.

"Cuma tiga pertanyaan, (terkait) hubungan-hubungan saja. Terkait Bakamla sama sekali nggak ada. Jadi bingung dia (penyidik) tanya, gua enggak terkait Bakamla," kata Sahroni.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Kembali Koordinasi dengan Polisi Militer AL Terkait Kasus Bakamla

Penetapan tersangka ini hasil pengembangan kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016.

"KPK membuka penyidikan baru dan menetapkan sebuah korporasi sebagai tersangka, yaitu PT ME (Merial Esa)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/3/2019) sore.

PT Merial Esa diduga memberikan uang kepada Mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi sebesar 911.480 dollar Amerika Serikat secara bertahap.

PT Merial Esa merupakan korporasi yang disiapkan mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla setelah dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2016.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Nasional
Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Nasional
Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Nasional
Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Nasional
Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Nasional
Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Nasional
MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

Nasional
Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umroh Dilakukan

Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umroh Dilakukan

Nasional
Antam akan Mundur dari Wakabareskrim Setelah Pasti Menjabat Sekjen KKP

Antam akan Mundur dari Wakabareskrim Setelah Pasti Menjabat Sekjen KKP

Nasional
Istana: Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama, Tak Hanya Beban Pemprov DKI

Istana: Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama, Tak Hanya Beban Pemprov DKI

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas 6 Model Pemilu Serentak dalam Putusan MK

DPR dan Pemerintah Akan Bahas 6 Model Pemilu Serentak dalam Putusan MK

Nasional
Habiburokhman: Kami Akan Serap Aspirasi soal Keserentakan Pemilu

Habiburokhman: Kami Akan Serap Aspirasi soal Keserentakan Pemilu

Nasional
WNI Positif Corona Tak Dijemput, Menkes: Dirawat di Jepang sampai Sembuh

WNI Positif Corona Tak Dijemput, Menkes: Dirawat di Jepang sampai Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X