Kompas.com - 14/02/2020, 18:55 WIB
Ilustrasi peraturan Andrea RankovicIlustrasi peraturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin menilai, draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang disusun oleh pemerintah bertentangan dengan kondisi Indonesia yang mengalami hiper-regulasi.

Pasalnya, draf tersebut terdiri dari 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah.

Menurut Sholikin, hal ini menunjukkan tidak sensitifnya pembuat undang-undang terhadap kondisi regulasi Indonesia.

"Jumlah peraturan pelaksana itu seolah mengabaikan fakta bahwa saat ini Indonesia mengalami hiper-regulasi," kata Sholikin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Soal Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Dinilai Tertutup

Sholikin mengatakan, alih-alih menggunakan pendekatan omnibus ini sebagai momentum pembenahan, pemerintah justru semakin menambah beban penyusunan regulasi.

Hal ini pun menjadi kontraproduktif dengan agenda reformasi regulasi yang sedang dilaksanakan presiden, khususnya dalam menyederhanakan jumlah peraturan perundang-undangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, ia mendorong supaya pembuat regulasi memastikan omnibus law RUU Cipta Kerja tak menambah tumpang tindih regulasi.

"DPR dan presiden harus memastikan peraturan pelaksana sebagai implementasi RUU Cipta Kerja tidak memperparah kerumitan regulasi yang selama ini terjadi," ujar Sholikin.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja, Aturan Penambahan Modal Asing bagi Perusahaan Pers Dihapus

Sholikin menambahkan, yang harus menjadi catatan pula, bahwa penyusunan peraturan RUU Cipta menunjukkan dominasi eksekutif.

Hal ini semakin menjauhkan proses pembahasan dari publik lantaran penyusunan dan pembahasan regulasi di lingkup eksekutif berlangsung dalam ruang yang lebih tertutup ketimbang undang-undang.

"Perlu diwaspadai bahwa pendekatan omnibus hanyalah merupakan pintu masuk bagi pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu untuk mengatur berbagai substansi RUU Cipta Kerja melalui proses pembahasan yang jauh dari jangkauan publik," kata dia.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pemerintah Hapus Aturan Batas Kontrak Kerja

Diberitakan, DPR telah menerima draf serta surat presiden (surpres) omnibus law RUU Cipta Kerja.

Draf dan surpres diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Nasional
Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Nasional
Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Nasional
Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Nasional
Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
Diperiksa KPK, Anies: Saya Akan Sampaikan Semua yang Dibutuhkan

Diperiksa KPK, Anies: Saya Akan Sampaikan Semua yang Dibutuhkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.