Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI Desak KPK Lebih Gencar Tangani Kasus Wahyu Setiawan

Kompas.com - 14/02/2020, 18:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) optimistis dapat mendesak pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mendorong adanya tersangka baru dalam kasus dugaan suap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Desakan itu dilakukan MAKI melalui gugatan praperadilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan.

 "Ya kita serahkan kepada yang mulia hakim. Paling tidak kita optimis mendorong KPK untuk lebih gencar lagi pada penanganan perkara ini," ujar Kuasa hukum MAKI Rizky Dwi Cahyo Putra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kompas.com, Jumat (14/2/2020) sore.

Baca juga: MAKI Ingin KPK Buka Keterlibatan Hasto dalam Sidang Gugatan

Dalam kesimpulan sidang, hakim tunggal Ratmoho menerima berkas kesimpulan dari pemohon, pimpinan KPK sebagai pemohon dan dewan pengawas sebagai turut pemohon.

Ketiga berkas kesimpulan diserahkan ke hakim tanpa dibacakan. Adapun putusan permohonan praperadilan tersebut akan diputuskan pada Senin (17/2/2020) siang.

Rizky meyakini putusan nanti akan sesuai keinginan MAKI agar KPK menetapkan tersangka baru, yakni Sekjend PDI-P Hasto Kristiyanto dan advokat PDI-P Donny Tri Istiqomah dalam kasus dugaan suap Wahyu Setiawan.

"Masuk ke kesimpulan kita bahwa setidak-tidaknya kita menuntut KPK segera menetapkan tersangka, paling tidak Doni Tri (Istiqomah) yang sudah jelas terbukti dan sudah dipublish berita media bahwa dia benar menyerahkan uang sejumlah Rp 400 juta kepada Wahyu Setiawan," ucap Rizky.

"(Hasto) termasuk pengembangan (penetapan tersangka baru)," tambah dia.

Baca juga: Fakta Praperadilan MAKI soal Hasto: Disebut Tak Punya Legal Standing hingga Tanggapan Normatif KPK

Diketahui, MAKI melayangkan gugatan terhadap pimpinan dan dewan pengawas KPK.

Dalam gugatan tersebut, MAKI juga meminta supaya KPK mengambil langkah agar Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI-P Hasto Kristiyanto dan advokat PDI-P Donny Tri Istiqomah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Terdapat tiga poin dasar yang jadi alasan gugatan tersebut.

Pertama, KPK dinilai tidak menjalankan tugasnya untuk mengembangkan dan melanjutkan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru atau lain dalam bentuk tidak pernah memanggil dan memeriksa sesorang sebagai saksi.

Kedua, KPK tidak menetapkan tersangka baru atas seseorang lainnya dengan alasan kekebalan profesi, padahal KPK pernah menetapkan tersangka dari profesi advokat yaitu Federich Yunadi dan Lucas.

Ketiga, KPK dinilai tidak menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengembangkan dan melanjutkan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yaitu dalam bentuk gagal dan batalnya penggeledahan di kantor pusat sebuah partai politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Usai Ngantor, Prabowo Datangi Jokowi di Halim Perdanakusuma, Ucapkan Selamat Ulang Tahun Secara Langsung

Usai Ngantor, Prabowo Datangi Jokowi di Halim Perdanakusuma, Ucapkan Selamat Ulang Tahun Secara Langsung

Nasional
Propam Buka Hotline untuk Laporkan Anggota Polri yang Terlibat Judi 'Online'

Propam Buka Hotline untuk Laporkan Anggota Polri yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Nasional
Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Nasional
Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Nasional
 Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com