BNPB Terus Koordinasi Antar-Kementerian untuk Evaluasi Pencegahan Virus Corona

Kompas.com - 14/02/2020, 18:28 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo disela Seminar Nasional BNPB bertajuk Reformasi Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Era Revolusi Industri 4.0 di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo disela Seminar Nasional BNPB bertajuk Reformasi Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Era Revolusi Industri 4.0 di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) terus melakukan koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait kemungkinan penyebaran virus corona di Indonesia.

Koordinasi itu dilakukan untuk mengevaluasi upaya-upaya pencegahan virus corona yang selama ini telah dikerjakan.

"Salah satu tujuan koordinasi ini untuk mencari kesenjangan di lapangan untuk segera evaluasi dan ditingkatkan, misalnya alat pelindung diri, rumah sakit rujukan, atau standard operational procedure penanganan darurat," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo, dalan keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Sabtu, WNI yang Diobservasi di Natuna Dipulangkan Pukul 14.00

Meski terus melakukan koordinasi, Agus mengingatkan masyarakat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat terkait virus corona.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah pemberitaan tidak benar soal virus corona.

"Ketiga hal tersebut yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh virus itu sendiri, disinformasi dan kepanikan sosial," ungkapnya.

"Dalam perspektif kesehatan publik, konteks tersebut perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak sehingga tidak terjebak masuk dalam situasi krisis yang bisa berujung bencana," ucapnya.

Baca juga: Boeing dan Hercules Dikerahkan untuk Pulangkan WNI yang Diobservasi di Natuna

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan pemerintah mampu mendeteksi kemungkinan masuknya virus corona ke wilayah Indonesia.

Hal itu ia sampaikan terkait penelitian ahli dari Universitas Harvard yang menyatakan kasus virus corona kemungkinan tak terdeteksi di Indonesia.

"Kita sudah cukup punya teknologi untuk mendeteksi jenis virus baru corona itu," kata Muhadjir saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X