Pemerintah Bakal Hapus Syarat KLB hingga Keamanan dan Keselamatan Bangunan Gedung

Kompas.com - 14/02/2020, 18:18 WIB
Apa Itu Omnibus Law? KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoApa Itu Omnibus Law?

JAKARTA, KOMPAS.com – Demi memudahkan investasi masuk ke dalam negeri, pemerintah akan menghapus sejumlah aturan pendirian bangunan gedung yang selama ini telah diterapkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Di dalam draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah ke DPR pada Rabu (12/2/2020), pemerintah berencana menghapus ketentuan di dalam Pasal 8 hingga Pasal 14 dan ketentuan di dalam Pasal 16 hingga Pasal 33.

Ketentuan itu meliputi persyaratan administratif, tata bangunan, peruntukan dan intensitas, hingga arsitektur bangunan. Selain itu, ada pula persyaratan keandalan bangunan gedung, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan bangunan gedung fungsi khusus.

Baca juga: Soal Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Dinilai Tertutup

Secara rinci, persyaratan administratif yang dihapus meliputi status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; status kepemilikan bangunan gedung; izin mendirikan bangunan gedung; serta hak orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.

Sedangkan, persyaratan tata bangunan yang dihapus meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan yang sebelumnya ditentukan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh pemerintah daerah.

Adapun terkait perysaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung yang dihapus meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya persyaratan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk setiap lokasi.

Baca juga: Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemda Tak Lagi Berwenang Urus Amdal

Sementara itu, persyaratan arsitektur bangunan gedung yang dihapus meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Terkait persyaratan keandalan bangunan yang akan dihapus meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Persyaratan keselamatan itu meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

Persyaratan kesehatan yang dihapus meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan gedung. Sedangkan persyaratan kenyamanan yang dihapus meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Izin Lingkungan Dihapus

Sementara terkait persyaratan kemudahan yang dihapus meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam gedung serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Dalam hal ini termasuk tersedianya fasilitas dan kemudahan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas dan orang tua.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

Nasional
Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umroh Dilakukan

Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umroh Dilakukan

Nasional
Antam akan Mundur dari Wakabareskrim Setelah Pasti Menjabat Sekjen KKP

Antam akan Mundur dari Wakabareskrim Setelah Pasti Menjabat Sekjen KKP

Nasional
Istana: Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama, Tak Hanya Beban Pemprov DKI

Istana: Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama, Tak Hanya Beban Pemprov DKI

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas 6 Model Pemilu Serentak dalam Putusan MK

DPR dan Pemerintah Akan Bahas 6 Model Pemilu Serentak dalam Putusan MK

Nasional
Habiburokhman: Kami Akan Serap Aspirasi soal Keserentakan Pemilu

Habiburokhman: Kami Akan Serap Aspirasi soal Keserentakan Pemilu

Nasional
WNI Positif Corona Tak Dijemput, Menkes: Dirawat di Jepang sampai Sembuh

WNI Positif Corona Tak Dijemput, Menkes: Dirawat di Jepang sampai Sembuh

Nasional
LIPI: RUU Cipta Kerja Lemahkan Posisi Buruh dalam Dewan Pengupahan

LIPI: RUU Cipta Kerja Lemahkan Posisi Buruh dalam Dewan Pengupahan

Nasional
Dasco: Pemilu 2019 Pelajaran Pahit, Banyak Dampak yang Tak Diinginkan

Dasco: Pemilu 2019 Pelajaran Pahit, Banyak Dampak yang Tak Diinginkan

Nasional
Pemerintah dan DPR Harus Cermat Tentukan Model Keserentakan Pemilu

Pemerintah dan DPR Harus Cermat Tentukan Model Keserentakan Pemilu

Nasional
Pakar Nilai Pemerintah Memang Ingin Punya Kewenangan Ubah UU Lewat PP

Pakar Nilai Pemerintah Memang Ingin Punya Kewenangan Ubah UU Lewat PP

Nasional
Jokowi: Jangan Produk Impor yang Dipajang di Market Place Kita

Jokowi: Jangan Produk Impor yang Dipajang di Market Place Kita

Nasional
KPU Pertimbangkan Pembagian Pemilu yang Ideal, Nasional dan Lokal

KPU Pertimbangkan Pembagian Pemilu yang Ideal, Nasional dan Lokal

Nasional
Umrah Ditangguhkan, Indonesia Akan Nego ke Saudi

Umrah Ditangguhkan, Indonesia Akan Nego ke Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X