Ingatkan Pimpinan DPR soal Pansus Jiwasraya, Demokrat Sebut Tak Perlu Ada yang Ditakutkan

Kompas.com - 14/02/2020, 18:18 WIB
Ketua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengingatkan pimpinan DPR soal usul panitia khusus ( Pansus) Jiwasraya yang telah mereka serahkan bersama Fraksi PKS.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan pimpinan DPR tak perlu alergi dengan usulan pansus.

"Nilai politisasinya pun terkait dengan usulan pansus juga kecil sekali. Apa yang ditakutkan oleh pimpinan," kata Didik di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Menurut dia, pimpinan DPR tidak memiliki kewenangan untuk menahan atau menolak usul Pansus Jiwasraya.

Baca juga: Politikus Demokrat Sebut Korupsi Jiwasraya Kejahatan Kerah Putih

Didik menjelaskan diterima atau tidaknya usul Pansus Jiwasraya diputuskan melalui rapat paripurna berdasarkan suara para anggota dewan.

"Ini kan enggak ada urgensinya kemudian pimpinan untuk menahan yang menjadi keinginan para anggota DPR yang punya hak yang dijamin oleh konstitusi," tuturnya.

"Jadi pimpinan itu juga bukan pemutus, bukan pengambil keputusan. Pimpinan DPR itu mengakomodasi hak-hak anggota," jelas Didik.

Didik menegaskan Fraksi Partai Demokrat akan terus mengingatkan para pimpinan DPR agar segera membawa usul pansus tersebut ke rapat paripurna.

Namun, di lain sisi, ia memahami ada mekanisme yang harus dilewati hingga usul Pansus Jiwasraya dibawa ke paripurna.

"Akan mengingatkan pimpinan pada rapat-rapat, baik di Badan Musyawarah maupun beberapa event-event tertentu kami akan terus mengingatkan," tuturnya.

Diketahui, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat telah menyerahkan surat usulan pembentukan Pansus Jiwasraya pada Selasa (4/2/2020).

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X