Soal Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Dinilai Tertutup

Kompas.com - 14/02/2020, 18:06 WIB
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin usai diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin usai diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin menilai, penyusunan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja tak memenuhi prinsip keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebab, hingga draf tersebut diserahkan pemerintah ke DPR, tidak ada laman resmi pemerintah atau DPR yang menyebarluaskan draf maupun naskah akademiknya.

Padahal, draf itu telah menyebar melalui aplikasi percakapan online.

"Hal tersebut melanggar salah satu prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas keterbukaan," kata Sholikin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Sholikin mengatakan, Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengharuskan pemerintah dan DPR menyebarluaskan RUU sejak tahap penyusunan.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja, Aturan Penambahan Modal Asing bagi Perusahaan Pers Dihapus

Oleh karenanya, menurut dia, tidak tersedianya kanal resmi untuk mengakses RUU Cipta Kerja menjadikan ruang partisipasi publik tertutup.

"Padahal, partisipasi masyarakat merupakan hak yang dijamin dalam Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," ujar Sholikin.

Menurut Sholikin, proses penyusunan draf RUU Cipta Kerja hanya melibatkan segelintir elite, seperti kepala daerah dan asosiasi pengusaha.

Mengingat, RUU ini memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan rentang substansi yang beragam, pemerintah seharusnya sejak awal melibatkan publik, terutama kelompok masyarakat yang akan menjadi pihak terdampak, untuk memberikan masukan.

Kesan tertutup ini pun mengakibatkan aksi dari berbagai kelompok masyarakat.

Namun, alih-alih mengubah pendekatan, pemerintah justru merespons dengan memposisikan kelompok pengkritik sebagai pihak yang menolak terciptanya kemudahan berusaha di Indonesia.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X