Wapres Ma'ruf Minta Khatib Tak Bangun Permusuhan Saat Ceramah

Kompas.com - 14/02/2020, 17:39 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan kepada para khatib atau penceramah untuk tidak membangun narasi konflik dan permusuhan dalam khotbah yang dilakukannya.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi Khatib Indonesia dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

"Dalam khotbah jangan bangun narasi konflik, permusuhan. Sikap intoleran itu yang harus kita jaga. Intoleran ini yang melahirkan sikap radikalisme," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Khatib Punya Komitmen Kebangsaan

Ia mengatakan, radikalisme akan melahirkan sikap terorisme yang semua itu bermula dari sikap intoleransi.

Oleh karena itu, Wapres Ma'ruf Amin pun meminta agar seluruh khatib menyampaikan khotbah yang damai dan menentramkan.

"Jangan sampai khatib mengorbankan sikap-sikap seperti itu, nanti gaduh. Itu harus jadi komitmen," kata dia.

Baca juga: MUI Imbau Khatib Tak Ceramah soal Politik hingga Ada Putusan MK

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar para khatib turut bersikap membangun pengembangan sumber daya manusia yang unggul memberikan semangat membangun tersebut demi Indonesia maju.

Sebab, kata dia, negara membutuhkan khatib yang berkomitmen, berkompetensi dan memberdayakan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Wapres Ma'ruf Amin juga meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius bekerja sama membimbing para khotib untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X