Pemerintah Akan Pulangkan Anak-Anak WNI Eks ISIS, Setara Institute Beri Catatan Ini...

Kompas.com - 14/02/2020, 17:39 WIB
Peserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/2/2020). Mereka menolak rencana pemulangan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS kembali ke Indonesia. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APeserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/2/2020). Mereka menolak rencana pemulangan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS kembali ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Setara Institute Halili mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka opsi pemulangan anak-anak WNI eks Islamic State of Iraq and Syria ( ISIS).

"Saya apresiasi, ada political will untuk memulangkan anak-anak, tetapi perlu mendapat catatan, ada beberapa hal," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Halili mengatakan, catatan pertama berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut akan memulangkan anak-anak case by case atau kasus per kasus.

Menurut Halili, pernyataan tersebut belum sepenuhnya menangani isu pemulangan anak-anak secara keseluruhan.

Halili berpandangan, anak-anak tersebut merupakan korban orang dewasa, termasuk korban orangtua yang memutuskan bergabung dengan ISIS. 

Baca juga: Ketua MPR Dukung Keputusan Pemerintah Batal Pulangkan WNI Eks ISIS

Dengan begitu, menurut dia, negara harus proaktif merehabilitasi anak-anak itu. 

Halili pun mencontohkan nasib warga negara Jerman dan Australia yang bergabung ISIS. Dua negara itu memutuskan hanya memulangkan anak-anak. 

"Jerman dan Australia hanya meng-handle eks warga negara mereka yang bergabung di ISIS itu dengan cara memulangkan anak tanpa orangtuanya," kata dia.

"Jadi dalam perspektif hak anak itu jelas mencerabut mereka dengan pola asuh orang dewasa," ucap Halili.

Catatan kedua, perlunya pemerintah menerjunkan tim advance ke lokasi kamp penampungan di Suriah.

Sebab, pemerintah perlu melakukan identifikasi WNI sekaligus observasi langsung sebelum mengimplementasi atas keputusan yang sudah diambil pemerintah.

"Menerjunkan tim advance karena ini mendesak. Selama ini kita cenderung melakukan dua pendekatan, emosional, dan reaksioner," kata Halili.

Ketiga, identifikasi keluarga besar di dalam negeri.

Hal itu perlu dilakukan supaya anak-anak eks ISIS tersebut tidak merasa semakin dipisahkan dengan lingkungan keluarganya.

"Pemerintah sudah memutuskan tidak memulangkan orang tuanya, tetapi kalau identifikasi keluarga besar tidak dilakukan mengganggu secara psikologis," ucap Halili.

"Karena mereka seperti dipisahkan dari pola asuh orangtuanya. Paling rasional adalah mencangkokkan rehabilitasi medis, fisik, dan mental anak-anak ini ke dalam keluarga besar, maka mengidentifikasi keluarga besar itu menjadi penting," ujar Halili.

Baca juga: KPAI Sebut Wacana Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS Perlu Kajian Mendalam

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X