Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Pulangkan Anak-Anak WNI Eks ISIS, Setara Institute Beri Catatan Ini...

Kompas.com - 14/02/2020, 17:39 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Setara Institute Halili mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka opsi pemulangan anak-anak WNI eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Saya apresiasi, ada political will untuk memulangkan anak-anak, tetapi perlu mendapat catatan, ada beberapa hal," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Halili mengatakan, catatan pertama berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut akan memulangkan anak-anak case by case atau kasus per kasus.

Menurut Halili, pernyataan tersebut belum sepenuhnya menangani isu pemulangan anak-anak secara keseluruhan.

Halili berpandangan, anak-anak tersebut merupakan korban orang dewasa, termasuk korban orangtua yang memutuskan bergabung dengan ISIS. 

Baca juga: Ketua MPR Dukung Keputusan Pemerintah Batal Pulangkan WNI Eks ISIS

Dengan begitu, menurut dia, negara harus proaktif merehabilitasi anak-anak itu. 

Halili pun mencontohkan nasib warga negara Jerman dan Australia yang bergabung ISIS. Dua negara itu memutuskan hanya memulangkan anak-anak. 

"Jerman dan Australia hanya meng-handle eks warga negara mereka yang bergabung di ISIS itu dengan cara memulangkan anak tanpa orangtuanya," kata dia.

"Jadi dalam perspektif hak anak itu jelas mencerabut mereka dengan pola asuh orang dewasa," ucap Halili.

Catatan kedua, perlunya pemerintah menerjunkan tim advance ke lokasi kamp penampungan di Suriah.

Sebab, pemerintah perlu melakukan identifikasi WNI sekaligus observasi langsung sebelum mengimplementasi atas keputusan yang sudah diambil pemerintah.

"Menerjunkan tim advance karena ini mendesak. Selama ini kita cenderung melakukan dua pendekatan, emosional, dan reaksioner," kata Halili.

Ketiga, identifikasi keluarga besar di dalam negeri.

Hal itu perlu dilakukan supaya anak-anak eks ISIS tersebut tidak merasa semakin dipisahkan dengan lingkungan keluarganya.

"Pemerintah sudah memutuskan tidak memulangkan orang tuanya, tetapi kalau identifikasi keluarga besar tidak dilakukan mengganggu secara psikologis," ucap Halili.

"Karena mereka seperti dipisahkan dari pola asuh orangtuanya. Paling rasional adalah mencangkokkan rehabilitasi medis, fisik, dan mental anak-anak ini ke dalam keluarga besar, maka mengidentifikasi keluarga besar itu menjadi penting," ujar Halili.

Baca juga: KPAI Sebut Wacana Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS Perlu Kajian Mendalam

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com