Buntut Penggerebekan PSK di Padang, Andre Rosiade Diadukan ke Ombudsman

Kompas.com - 14/02/2020, 13:59 WIB
Anggota DPR RI Andre Rosiade bersama tim Ditreskrimsus Polda Sumbar menggerebek prostitusi online di Padang, Minggu (26/1/2020) KOMPAS.COM/PERDANA PUTRAAnggota DPR RI Andre Rosiade bersama tim Ditreskrimsus Polda Sumbar menggerebek prostitusi online di Padang, Minggu (26/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Jaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengadukan Politisi Gerindra Andre Rosiade ke Ombudsman RI.

Pengaduan itu berkaitan dengan keterlibatan Andre dalam penggerebekan pekerja seks komersial di Padang, Sumatera Barat, pada 26 Januari 2020 lalu.

Para tokoh ini mendesak Ombudsman untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi peristiwa tersebut, untuk menyatakan adanya temuan maladministrasi.

Baca juga: Di Tengah Isu Penjebakan PSK oleh Andre Rosiade, HUT Gerindra Tetap Dilaksanakan di Padang

"Untuk menemukan maladministrasi atas kinerja segenap pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) demi melakukan penanganan kekejian TPPO secara radikal, menyeluruh, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Pendamping Jaringan Peduli Pemberantasan TPPO Dinna Wisnu di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

Dinna mengatakan, keterlibatan Andre dalam penggerebekan itu tak memperhitungkan indikasi kekejian TPPO.

Pernyataan Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Argo Yuwono yang mengimbau masyarakat untuk mengikuti jejak Andre jika menemukan indikasi pelaku tindak pidana, juga dinilai sebagai lemahnya penegakkan hukum terkait TPPO.

Padahal, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur tentang pemberantasan TPPO. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 juga telah mengatur pengesahan Konvensi ASEAN yang menentang TPPO khususnya pada perempuan dan anak.

Baca juga: Buntut Kasus Penggerebekan PSK di Padang, Andre Rosiade Dilaporkan ke Polisi dan MKD

Dinna menyebut, lambannya penanganan kasus ini pun menjadi indikasi kurang efektifnya Gugus Tugas TPPO di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

"Bahkan sejak kasus ini ramai dibicarakan publik, tidak ada satupun pernyataan dari KPPPA untuk melakukan pemulihan dan pendampingan terhadap NN, serta melakukan pengawalan penanganan kasus TPPO," ujar dia.

Terkait hal ini, Jaringan Peduli Pemberantasan TPPO meminta Ombudsman melayangkan teguran ke DPR RI, Partai Gerindra, dan Polri, supaya perspektif yang keliru terhadap perempuan, anak dan eksploitasi seksual dapat diluruskan.

Mahkamah Kehormatan DPR juga diminta memberikan sanksi berat atas pelanggaran peraturan TPPO yang diduga dilakukan Andre Rosiade.

"Pemerintah pusat melalui Gugus Tugas TPPO di bawah Ketua Harian KPPPA supaya menjelaskab secara publik tentang grand strategy pemberantasan TPPO dalam waktu sesingkat-singkatnya, khususnya terkait koreksi atas pandangan yang keliru terhadap fenomena pekerja seksual di Indonesia," kata Dinna.

Baca juga: Soal Penggerebekan PSK, PHRI Sumbar Laporkan Andre Rosiade ke MKD Minggu Ini

Diberitakan sebelumnya, anggota DPR Andre Rosiade ramai diperbincangkan setelah aksinya terlibat dalam penggerebekan PSK di Padang, Sumatera Barat, pada 26 Januari 2020 jadi sorotan.

Kabar yang beredar, penggerebekan PSK itu merupakan skenario yang sengaja disusun Andre Rosiade.

Andre mengunggah aksi penggerebekan itu di akun Instagram miliknya pada 27 Januari 2020.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Nasional
Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Nasional
Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Nasional
Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Nasional
Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Nasional
Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Nasional
Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Nasional
Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Nasional
Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X