Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/02/2020, 12:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) menyebut saat ini banyak peraturan daerah (perda) yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Adeksi Armudji seusai bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

Oleh karena itu, dalam musyawarah nasional (Munas) Adeksi ke-5 yang akan diselenggarakan pada 10-13 Maret 2020, pihaknya mengambil tema yang berkaitan dengan omnibus law.

"Karena kebijakan itu (omnibus law) akan berkaitan dengan perda, selama ini banyak perda yang tidak ada sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan pusat," kata Armudji.

Baca juga: Apindo Sebut Perda Ini Dapat Ganggu Iklim Investasi

Armudji berharap, dengan RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas, investasi di banyak kota dapat dipercepat. 

Percepatan investasi tersebut bisa terjadi karena para investor tidak lagi terganjal dengan aturan-aturan daerah.

Apabila RUU tersebut sudah diketok, kata Armudji, maka secara otomatis setiap daerah baik kota maupun desa harus mengimplementasikannya.

"Ya otomatis kita harus mengikuti, karena kebijakan pusat itu ialah suatu kebijakan yang harus diimplementasikan di daerah-daerah," kata dia.

Baca juga: Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemda Tak Lagi Berwenang Urus Amdal

Selama ini, kata Armudji, banyak perda yang tidak sinkron dengan kebijakan pusat yang beberapa di antaranya pernah dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun kuasa Kemendagri itu kini sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hanya saja, dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, pencabutan tersebut bisa dilakukan pemerintah pusat lagi melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi tidak perlu dicabut pun (perda oleh pemerintah pusat), kami menyadari sebagai para Ketua DPRD ini, ada yang namanya perda inisiatif DPRD dan ada yang dirumuskan oleh pemerintah kota biasanya yang melenceng itu dari DPRD," kata dia.

"Dengan begitu, kami para ketua DPRD bisa memfilter dari apa yang akan dibuat perda. Saya kira sinkronisasi itu apabila ada hal yang tidak ada sinkron dengan pusat, saya kira sudah terpotong di situ," ucap Armudji.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com