Adeksi: Banyak Perda Terkait Investasi Tak Sinkron dengan Kebijakan Pusat

Kompas.com - 14/02/2020, 12:30 WIB
Ketua Adeksi Armudji usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Adeksi Armudji usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) menyebut saat ini banyak peraturan daerah ( perda) yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Adeksi Armudji seusai bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

Oleh karena itu, dalam musyawarah nasional (Munas) Adeksi ke-5 yang akan diselenggarakan pada 10-13 Maret 2020, pihaknya mengambil tema yang berkaitan dengan omnibus law.

"Karena kebijakan itu (omnibus law) akan berkaitan dengan perda, selama ini banyak perda yang tidak ada sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan pusat," kata Armudji.

Baca juga: Apindo Sebut Perda Ini Dapat Ganggu Iklim Investasi

Armudji berharap, dengan RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas, investasi di banyak kota dapat dipercepat. 

Percepatan investasi tersebut bisa terjadi karena para investor tidak lagi terganjal dengan aturan-aturan daerah.

Apabila RUU tersebut sudah diketok, kata Armudji, maka secara otomatis setiap daerah baik kota maupun desa harus mengimplementasikannya.

"Ya otomatis kita harus mengikuti, karena kebijakan pusat itu ialah suatu kebijakan yang harus diimplementasikan di daerah-daerah," kata dia.

Baca juga: Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemda Tak Lagi Berwenang Urus Amdal

Selama ini, kata Armudji, banyak perda yang tidak sinkron dengan kebijakan pusat yang beberapa di antaranya pernah dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun kuasa Kemendagri itu kini sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hanya saja, dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, pencabutan tersebut bisa dilakukan pemerintah pusat lagi melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi tidak perlu dicabut pun (perda oleh pemerintah pusat), kami menyadari sebagai para Ketua DPRD ini, ada yang namanya perda inisiatif DPRD dan ada yang dirumuskan oleh pemerintah kota biasanya yang melenceng itu dari DPRD," kata dia.

"Dengan begitu, kami para ketua DPRD bisa memfilter dari apa yang akan dibuat perda. Saya kira sinkronisasi itu apabila ada hal yang tidak ada sinkron dengan pusat, saya kira sudah terpotong di situ," ucap Armudji.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Perketat Pengawasan Arus Balik, Khususnya yang Menuju ke Jakarta

Kemenhub Perketat Pengawasan Arus Balik, Khususnya yang Menuju ke Jakarta

Nasional
Dukung Tenaga Medis, Tim Kesehatan Mental Ditempatkan di RS Darurat Wisma Atlet

Dukung Tenaga Medis, Tim Kesehatan Mental Ditempatkan di RS Darurat Wisma Atlet

Nasional
Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asimilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi

Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asimilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi

Nasional
Pemerintah: Kita Harus Kembali Produktif, namun Tetap Aman dari Penularan Covid-19

Pemerintah: Kita Harus Kembali Produktif, namun Tetap Aman dari Penularan Covid-19

Nasional
Jubir Pemerintah: Banyak Anak-anak Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Banyak Anak-anak Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Jubir Pemerintah Ungkap Bagaimana Corona Berkembang di Tubuh Manusia hingga Penularannya

Jubir Pemerintah Ungkap Bagaimana Corona Berkembang di Tubuh Manusia hingga Penularannya

Nasional
100 Kilogram Ikan Segar Dibawa dari Maluku untuk Menu Makanan Pasien RSD Wisma Atlet

100 Kilogram Ikan Segar Dibawa dari Maluku untuk Menu Makanan Pasien RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Sebaran 22.750 Kasus Covid-19 Indonesia: Jakarta 6.709, Jatim 3.886

Ini Sebaran 22.750 Kasus Covid-19 Indonesia: Jakarta 6.709, Jatim 3.886

Nasional
Berbahagia, yang Tak Boleh Hilang Saat Idul Fitri di Tengah Pandemi...

Berbahagia, yang Tak Boleh Hilang Saat Idul Fitri di Tengah Pandemi...

Nasional
Ini Sebaran 5.642 Pasien Covid-19 Sembuh, Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 5.642 Pasien Covid-19 Sembuh, Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Nasional
Cerita Penguji Spesimen Covid-19: Kerja 6 Jam Tanpa Makan, Minum dan Buang Air

Cerita Penguji Spesimen Covid-19: Kerja 6 Jam Tanpa Makan, Minum dan Buang Air

Nasional
Gugus Tugas: Wajib Tunjukkan Surat Rapid Test dan PCR jika Ingin ke Luar Daerah

Gugus Tugas: Wajib Tunjukkan Surat Rapid Test dan PCR jika Ingin ke Luar Daerah

Nasional
UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

Nasional
Grafik Covid-19 Masih Naik-Turun, Warga Diminta Patuhi Aturan Pemerintah

Grafik Covid-19 Masih Naik-Turun, Warga Diminta Patuhi Aturan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X