Adeksi: Banyak Perda Terkait Investasi Tak Sinkron dengan Kebijakan Pusat

Kompas.com - 14/02/2020, 12:30 WIB
Ketua Adeksi Armudji usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Adeksi Armudji usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) menyebut saat ini banyak peraturan daerah ( perda) yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Adeksi Armudji seusai bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

Oleh karena itu, dalam musyawarah nasional (Munas) Adeksi ke-5 yang akan diselenggarakan pada 10-13 Maret 2020, pihaknya mengambil tema yang berkaitan dengan omnibus law.

"Karena kebijakan itu (omnibus law) akan berkaitan dengan perda, selama ini banyak perda yang tidak ada sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan pusat," kata Armudji.

Baca juga: Apindo Sebut Perda Ini Dapat Ganggu Iklim Investasi

Armudji berharap, dengan RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas, investasi di banyak kota dapat dipercepat. 

Percepatan investasi tersebut bisa terjadi karena para investor tidak lagi terganjal dengan aturan-aturan daerah.

Apabila RUU tersebut sudah diketok, kata Armudji, maka secara otomatis setiap daerah baik kota maupun desa harus mengimplementasikannya.

"Ya otomatis kita harus mengikuti, karena kebijakan pusat itu ialah suatu kebijakan yang harus diimplementasikan di daerah-daerah," kata dia.

Baca juga: Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemda Tak Lagi Berwenang Urus Amdal

Selama ini, kata Armudji, banyak perda yang tidak sinkron dengan kebijakan pusat yang beberapa di antaranya pernah dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun kuasa Kemendagri itu kini sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hanya saja, dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, pencabutan tersebut bisa dilakukan pemerintah pusat lagi melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi tidak perlu dicabut pun (perda oleh pemerintah pusat), kami menyadari sebagai para Ketua DPRD ini, ada yang namanya perda inisiatif DPRD dan ada yang dirumuskan oleh pemerintah kota biasanya yang melenceng itu dari DPRD," kata dia.

"Dengan begitu, kami para ketua DPRD bisa memfilter dari apa yang akan dibuat perda. Saya kira sinkronisasi itu apabila ada hal yang tidak ada sinkron dengan pusat, saya kira sudah terpotong di situ," ucap Armudji.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X