Boeing dan Hercules Dikerahkan untuk Pulangkan WNI yang Diobservasi di Natuna

Kompas.com - 14/02/2020, 12:00 WIB
Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melakukan senam bersama prajurit TNI pada hari kesembilan di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020). Menurut Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Plt Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, 238 orang WNI yang telah selesai menjalani masa observasi selama 14 hari akan dipantau kondisi kesehatannya saat tiba di daerah asalnya.  ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melakukan senam bersama prajurit TNI pada hari kesembilan di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020). Menurut Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Plt Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, 238 orang WNI yang telah selesai menjalani masa observasi selama 14 hari akan dipantau kondisi kesehatannya saat tiba di daerah asalnya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menggunakan empat pesawat untuk memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kru kesehatan yang diobservasi di Natuna, Kepulauan Riau ke Jakarta. Proses pemulangan akan dilakukan pada Sabtu (15/2/2020).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, rencananya pemerintah akan menggunakan dua jenis pesawat, yakni Boeing dan Hercules.

"Rencananya dua (pesawat) boeing dan dua hercules," kata Yurianto kepada Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Observasi Segera Rampung, Teknis Pemulangan 238 WNI di Natuna Masih Dikoordinasikan

Yurianto mengatakan, jika dilihat dari jumlah WNI yang dievakuasi dari lokasi terdampak virus corona Provinsi Hubei, China, proses pemulangan cukup menggunakan tiga pesawat.

Namun, karena ada kru kesehatan di lokasi observasi maka diperlukan tambahan sa pesawat lagi.

"Tetapi kan tim pendukung yang berasal dari TNI dan sebagainya itu kan juga harus ikut pulang. Yang dari kemenkes, yang mendampingi mereka selama 14 hari ini kan banyak. Dari Kemenkes ada, dari batalion kesehatan Marinir juga ada, itu kan mereka juga harus pulang," ungkapnya.

Baca juga: Pasca-observasi, Ini Rangkaian Pemulangan 238 Warga dari Natuna

Yurianto sebelumnya juga menjelaskan, rangkaian pemulangan akan dimulai dengan pemeriksaan kesehatan terakhir pada Sabtu pagi.

"Hari Sabtu pagi adalah pengecekan kesehatan terakhir, setelah itu kita akan menyiapkan mereka untuk bisa persiapan bisa kembali ke Jakarta," kata Yuri dalam telekonferensi dengan wartawan, Kamis (13/2/2020).

Tiga unit pesawat TNI Angkatan Udara akan mengangkut para warga dari Lanud Raden Sadjad Natuna menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Menurut rencana, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo akan menumpangi pesawat itu dan langsung menjemput di Natuna.

"Kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan hari terakhir lalu kemudian kita akan mempersiapkan mereka untuk setelah jam 12, setelah makan siang, mereka akan on board dan akan diterbangkan ke Halim," ujar Yuri.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, hari kepulangan 238 warga itu bertepatan dengan berakhirnya masa observasi.

"Sesuai dengan alokasi waktu, selama 14 hari sejak diterima di Natuna, maka jatuh pada tanggal 15 Februari yang akan datang jam 12.00 WIB," kata Doni dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (13/2/2020) kemarin.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X