Kompas.com - 14/02/2020, 11:51 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). Sidang kabinet tersebut membahas Antisipasi Dampak Perekonomian Global. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo tiba untuk memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). Sidang kabinet tersebut membahas Antisipasi Dampak Perekonomian Global. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, pemutusan internet saat terjadinya gelombang kerusuhan di Papua pada Agustus 2019 merupakan hal yang wajar.

"Saya kira biasalah kita menghentikan dalam sehari, dua hari, atau seminggu," ujar Jokowi dilansir dari BBC Indonesia, Jumat (14/2/2020).

"Tapi ya setelah normal, fasilitas itu kita buka kembali. Tidak hanya di Papua kok, di Jakarta waktu terjadi kerusuhan juga kita lakukan sehari, dua hari," lanjut dia.

Baca juga: Gugatan Blokir Internet Papua, Ini Catatan SAFEnet Terkait Tuduhan Tak Miliki Legal Standing

Diketahui, pemerintah melakukan pemutusan akses internet di Papua pada 19 Agustus 2019.

Tiga hari berselang, pemerintah juga melakukan pemblokiran internet di Papua Barat, tepatnya pada 21 Agustus 2019.

Pembatasan akses itu dilakukan dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meminimalisasi penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi warga Papua ketika terjadinya aksi massa.

Pihak kepolisian saat itu menyebut bahwa aksi anarkistis bisa lebih parah apabila tidak dilakukan pembatasan akses internet.

Baca juga: Akses Internet Papua Dibatasi, Kominfo: Ada 300.000 Konten Hoaks di Medsos

Akibat pemutusan dan pemblokiran tersebut, Presiden Jokowi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh tim advokasi pembela kebebasan pers.

Para penggugat, antara lain Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR.

Objek gugatan adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Nasional
Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Nasional
Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Nasional
Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Nasional
UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

Nasional
Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Nasional
Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

Nasional
Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Nasional
Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X