Kompas.com - 14/02/2020, 11:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, pemutusan internet saat terjadinya gelombang kerusuhan di Papua pada Agustus 2019 merupakan hal yang wajar.

"Saya kira biasalah kita menghentikan dalam sehari, dua hari, atau seminggu," ujar Jokowi dilansir dari BBC Indonesia, Jumat (14/2/2020).

"Tapi ya setelah normal, fasilitas itu kita buka kembali. Tidak hanya di Papua kok, di Jakarta waktu terjadi kerusuhan juga kita lakukan sehari, dua hari," lanjut dia.

Baca juga: Gugatan Blokir Internet Papua, Ini Catatan SAFEnet Terkait Tuduhan Tak Miliki Legal Standing

Diketahui, pemerintah melakukan pemutusan akses internet di Papua pada 19 Agustus 2019.

Tiga hari berselang, pemerintah juga melakukan pemblokiran internet di Papua Barat, tepatnya pada 21 Agustus 2019.

Pembatasan akses itu dilakukan dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meminimalisasi penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi warga Papua ketika terjadinya aksi massa.

Pihak kepolisian saat itu menyebut bahwa aksi anarkistis bisa lebih parah apabila tidak dilakukan pembatasan akses internet.

Baca juga: Akses Internet Papua Dibatasi, Kominfo: Ada 300.000 Konten Hoaks di Medsos

Akibat pemutusan dan pemblokiran tersebut, Presiden Jokowi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh tim advokasi pembela kebebasan pers.

Para penggugat, antara lain Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR.

Objek gugatan adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

Nasional
Kasat Narkoba Polres Karawang Positif Sabu-sabu

Kasat Narkoba Polres Karawang Positif Sabu-sabu

Nasional
Peluang Ferdy Sambo Terjerat Dugaan Suap Makin Terbuka

Peluang Ferdy Sambo Terjerat Dugaan Suap Makin Terbuka

Nasional
Jokowi Beri Bonus Rp 1 Miliar kepada Timnas U-16

Jokowi Beri Bonus Rp 1 Miliar kepada Timnas U-16

Nasional
Manipulasi Laporan Keuangan, Pemeriksa BPK Sulsel Diduga Terima Suap Rp 2,8 M

Manipulasi Laporan Keuangan, Pemeriksa BPK Sulsel Diduga Terima Suap Rp 2,8 M

Nasional
Satgas Covid-19: Capaian Vaksin Covid-19 Indonesia Jadi Lima Besar Dunia

Satgas Covid-19: Capaian Vaksin Covid-19 Indonesia Jadi Lima Besar Dunia

Nasional
Ayah Atta Halilintar Gugat Kemenkumham Terkait Merek 'Gen Halilintar'

Ayah Atta Halilintar Gugat Kemenkumham Terkait Merek "Gen Halilintar"

Nasional
UPDATE 18 Agustus 2022: Bertambah 4.039, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.301.523

UPDATE 18 Agustus 2022: Bertambah 4.039, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.301.523

Nasional
Sekretariat Presiden Kembalikan Teks Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno ke ANRI

Sekretariat Presiden Kembalikan Teks Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno ke ANRI

Nasional
UPDATE 18 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,69 Persen, Ketiga 25,14 Persen

UPDATE 18 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,69 Persen, Ketiga 25,14 Persen

Nasional
Belasan Parpol Gagal Lolos Pendaftaran, Bawaslu Buka Opsi Proses Pelanggaran Administrasi

Belasan Parpol Gagal Lolos Pendaftaran, Bawaslu Buka Opsi Proses Pelanggaran Administrasi

Nasional
Profil Sam Ratulangi yang Ada dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 20.000

Profil Sam Ratulangi yang Ada dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 20.000

Nasional
KIB Agendakan Pertemuan di Semarang, PAN Beri Sinyal Undang Ganjar Pranowo

KIB Agendakan Pertemuan di Semarang, PAN Beri Sinyal Undang Ganjar Pranowo

Nasional
Jokowi Teken Keppres Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM, Komisi III DPR: Jalur Hukum Selalu Jadi Pilihan

Jokowi Teken Keppres Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM, Komisi III DPR: Jalur Hukum Selalu Jadi Pilihan

Nasional
Profil Frans Kaisiepo dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 10.000

Profil Frans Kaisiepo dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 10.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.