Kapolri: Naik Pangkat Bukan dengan Kasak-kusuk, Nitip-nitip, atau Menghadap...

Kompas.com - 13/02/2020, 22:32 WIB
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memimpin upacara kenaikan pangkat 42 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020) sore.

Sebanyak 13 anggota mendapat kenaikan pangkat dari brigadir jenderal menjadi inspektur jenderal.

Mereka di antaranya Brigjen (Pol) Napoleon Bonaparte sebagai Kepala Divisi Hubungan Imternational Polri, Brigjen (Pol) Baharudin Djafar sebagai Kapolda Maluku, Brigjen (Pol) Wahyu Widada sebagai Kapolda Aceh.

Baca juga: Kapolri Ungkap Kemungkinan Angkat Kapolda Perempuan

Kemudian, Brigjen (Pol) Sri Handayani sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri dan Brigjen (Pol) Eko Daniyanto sebagai pati Bareskrim dengan penugasan di BNN.

Kemudian, 29 anggota lainnya mendapat kenaikan pangkat dari komisaris besar menjadi brigadir jenderal.

Sejumlah nama tersebut yaitu Kombes Krisno Halomoan Siregar sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Yusuf sebagai Dirregident Korlantas Polri, dan Kombes Apriastini Bakti Bugiansri sebagai Kapusjarah Polri.

Baca juga: Saat Kapolri Singgung Hak Anggota dengan Potongan Lirik Lagu Iwan Fals

Dalam sambutannya, Idham pun menekankan bahwa kenaikan pangkat atau pemberian jabatan di institusi Polri diberikan karena kinerja.

"Sekali lagi saya mengingatkan, bukan dengan kasak-kusuk, bukan dengan nitip-nitip, bukan dengan menghadap, bekerjalah yang terbaik, karena kalau kalian bekerja yang terbaik, organisasi yang akan mencari kalian," ujar Idham.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Nasional
Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X