Sensus Penduduk Online, Kemendagri Jamin Data Kependudukan Aman

Kompas.com - 13/02/2020, 21:54 WIB
Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) I Gede Suratha  dalam sebuah diskusi bertajuk e-KTP, WNA, dan Kita di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) I Gede Suratha dalam sebuah diskusi bertajuk e-KTP, WNA, dan Kita di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Gede Suratha memastikan sistem data kependudukan dipastikan aman jelang pelaksanaan Survei Penduduk 2020.

"Sekarang, data kependudukan itu dikelola berdasarkan sistem kita, yaitu sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Dalam sistem tersebut (pengelolaanya) sampai saat ini didampingi oleh BSSN juga BPPT untuk pengamanan data, " ujar Gede di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Gede menuturkan, hingga saat ini tidak ada yang bisa menembus pengamanan SIAK itu.

Baca juga: Dimulai 15 Februari, Ini Tahapan Sensus Penduduk 2020

"Sampai saat ini belum ada yang melaporkan bisa menembus ke database kependudukan kita. Sehingga, jika tidak ada kesengajaan atau kejahatan, harusnya data kita terjamin keamananya," lanjut Gede.

Dia menuturkan transaksi data SIAK ke berbagai instansi pemerintah pun juga dilakukan dengan pengamanan.

Sejumlah instansi yang dimaksud antara lain Badan Pusat Statistik (BPK), Bareskrim dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi mudah-mudahan ini dijaga oleh kita semua, data kependudukan kita sampai saat ini aman," ucapnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono mengatakan pihaknya akan menggelar sensus penduduk 2020.

SP 2020 merupakan sensus kependudukan yang digelar untuk ketujuh kalinya di Indonesia.

"Hingga saat ini pemerintah sudah melaksanakan sensus yang ketujuh kalinya. Selain mempertimbangkan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, sensus ini juga mempertimbangkan rekomendasi PBB soal sensus penduduk, " ujar Margo dalam diskusi "SP 2020: Satu Data Indonesia" di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Margo menjelaskan SP 2020 akan dilaksanakan dengan metode kombinasi.

Baca juga: BPS Jamin Sensus Penduduk 2020 secara Online Mudahkan Warga

Yakni, dengan menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus yang kemudian dilengkapi dengan sampel survei.

"Data yang digunakan sebagai basis adalah data kependudukan dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri," lanjut Margo.

Adapun data kependudukan yang digunakan yakni data Dukcapil Kemendagri per semester I 2019 yang tercatat sebanyak 266.534.836 jiwa. Margo mengungkapkan SP 2020 dilakukan dengan melibatkan 340.365 petugas cacah jiwa.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X