Pemerintah Diminta Antisipasi WNI Terduga Teroris Masuk ke Indonesia Lewat Jalur Tikus

Kompas.com - 13/02/2020, 21:39 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan,  Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta meningkatkan antisipasi atas kemungkinan masuknya warga negara Indonesia ( WNI) eks teroris lintas-batas ke Indonesia melalui jalur ilegal atau jalur tikus.

Ini menyusul keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan mereka ke Tanah Air baru-baru.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, antisipasi juga perlu dilakukan untuk mencegah kemungkinan masuknya mereka dari negara bebas visa.

Baca juga: Imparsial: Pemerintah Punya Kewajiban Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS

Menurut dia, semua stakeholder, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kementerian Luar Negeri harus meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi hal tersebut.

"Semua harus terus memantau pergerakan dari WNI teroris pelintas batas dan WNI eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya, serta memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh pintu masuk ke Indonesia," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (13/2/2020).

"Seperti di bandara dan pelabuhan, khususnya dari negara bebas visa maupun jalur-jalur tikus, guna memberikan dan menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat, mengingat kepulangan WNI eks ISIS dikhawatirkan membawa virus terorisme baru bagi masyarakat Indonesia," kata dia. 

Ia pun berharap BNPT terus memvalidasi data WNI yang berada di kamp pengungsian ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

Tujuannya, didapat data yang lebih valid terkait jumlah dan identitas WNI yang dianggap terlibat teroris lintas-batas negara.

Baca juga: Ketua MPR Dukung Keputusan Pemerintah Batal Pulangkan WNI Eks ISIS

Selain itu, ia mengingatkan perlunya upaya hukum dilakukan pemerintah untuk menjamin para terduga teroris itu tidak masuk ke dalam negeri.

"Pemerintah harus menjamin WNI terduga teroris, eks ISIS maupun kelompok teroris lainnya tidak masuk ke wilayah Indonesia, seperti dengan mencabut kewarganegaraan warga Indonesia yang terbukti bergabung dengan ISIS, serta melakukan langkah-langkah pencegahan dalam menghindari paham radikalisme masuk ke Indonesia," ujar dia. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Administratif Dibandingkan Pidana Terkait Aturan Physical Distancing

Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Administratif Dibandingkan Pidana Terkait Aturan Physical Distancing

Nasional
Jubir Pemerintah: Kasus Baru Covid-19 Disebabkan Perpindahan Orang dari Kota Besar

Jubir Pemerintah: Kasus Baru Covid-19 Disebabkan Perpindahan Orang dari Kota Besar

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal akibat Kecelakaan, ST Burhanuddin: Orangnya Baik

Wakil Jaksa Agung Meninggal akibat Kecelakaan, ST Burhanuddin: Orangnya Baik

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.028 Kasus Positif

Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.028 Kasus Positif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X