Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Bullying di Purworejo, Komisi X DPR Minta Sekolah Terapkan Zona "Zero Bullying"

Kompas.com - 13/02/2020, 21:29 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan merespons kasus perundungan atau bullying yang dialami siswa di Purworejo, Jawa Tengah.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendorong agar sekolah-sekolah menerapkan zona "zero bullying" untuk pencegahan dan penanganan korban perundungan.

"Mendorong di setiap sekolah dibentuk sebuah zona zero bullying guna mencegah bullying dan menangani siswa yang menjadi korban," kata Huda kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Ganjar Sebut Siswi SMP Korban Bullying di Purworejo Berkebutuhan Khusus

Ia mengatakan, sekolah harus meningkatkan pengawasan terhadap isu perundungan.

Huda menyebut, sekolah harus responsif menanggapi kasus-kasus perundungan.

"Saya khawatir sekolah-sekolah relatif tidak punya perangkap atau prosedur mekanisme apa yang harus dilakukan menyangkut soal fenomena yang semakin banyak ini," ucap dia. 

Atas kasus yang terjadi di SMP di Jawa Tengah itu, Huda mengaku prihatin.

Ia berharap, pelaku mendapatkan tindakan tegas. Menurut dia, ada dua opsi sanksi yang bisa diberikan kepada pelaku yang merupakan pelajar.

"Opsi pertama seperti melakukan pembinaan kepada pelaku," kata dia.

"Kedua, menyerahkan kepada penegak hukum jika tingkat kekerasan yang dilakukannya sudah melebihi batas dan termasuk kategori kriminal," kata Huda.

Diberitakan sebelumnya, kasus bullying kembali terjadi di sebuah SMP di Purworejo. Aksi bullying ini diketahui dari adanya video yang viral di media sosial, Rabu (12/2/2020) malam.

Dalam video berdurasi 28 detik tersebut, tampak tiga orang siswa laki-laki merundung seorang siswi perempuan.

Mereka menendang dan bahkan memukul si korbannya dengan gagang sapu. Korban yang tampak tidak berdaya hanya menundukkan kepala di mejanya sambil menangis.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihak kepolisian sudah memproses kasus bullying tersebut.

Baca juga: Sebelum Tewas, Delis Kerap Murung karena Disebut Bau Lontong, Disdik Sebut Bukan Bullying

Namun, Ganjar mengingatkan jika prosesnya sampai ke peradilan agar digelar secara tertutup mengingat pelakunya masih di bawah umur.

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, peradilan untuk anak di bawah umur harus digelar secara tertutup.

“Saya hanya mengingatkan saja karena pelakunya kan masih anak-anak di bawah umur jangan disamakan dengan pidana umum yang lain. Maka saya titip karena mereka butuh perlindungan dan perhatian khusus,” kata Ganjar saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (13/2/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Nasional
Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Nasional
Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Nasional
Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Nasional
Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Nasional
KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

Nasional
Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Nasional
Menlu Retno Minta Dukungan Finlandia untuk Pengakuan Palestina

Menlu Retno Minta Dukungan Finlandia untuk Pengakuan Palestina

Nasional
Inflasi Mei 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Inflasi Mei 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Nasional
Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Asops Panglima TNI Cek KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Nasional
Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Bertemu Anies Baswedan, Fahira Idris Sampaikan Pesan dan Harapan dari Warga Jakarta

Nasional
Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Komnas Prediksi Laporan Adanya Jemaah Ilegal Kian Banyak Jelang Puncak Haji

Nasional
Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Jokowi Berikan 68 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Nasional
Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi 'Online'

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi "Online"

Nasional
2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com