Kompas.com - 13/02/2020, 20:40 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Demikian juga menantu Nurhadi, Riezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Nurhadi cs dimasukkan dalam DPO setelah beberapa kali mangkir saat dipanggil sebagai saksi dan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

"Setelah dipanggil dua kali sebagai tersangka, Pak NH dan kawan-kawan yang tidak hadir atau mangkir dari panggilan peyidik KPK, maka kami menyampaikan bahwa KPK telah menerbitkan daftar pencarian orang, DPO, kepada para tiga tersangka ini," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Menanti Langkah Tegas KPK terhadap Nurhadi dkk

Ali mengatakan, KPK telah bersurat kepada Bareskrim Polri untuk membantu penyidik KPK dalam mencari dan menangkap Nurhadi cs.

Selain itu, KPK mengharap bantuan masyarakat yang mengetahui keberadaan Nurhadi dengan menghubungi call center 198.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ali pun mengakui bahwa KPK kini tidak mengetahui keberadaan Nurhadi cs yang membuat mereka selalu mangkir ketika dipanggil KPK.

"Tentunya karena hari ini kita belum menangkap yang bersangkutan tentunya akan dilakukan terus upaya itu pencariannya," ujar Ali

Di samping itu, Ali mengingatkan bahwa KPK tidak segan mengenakan pasal "obstruction of justice" kepada pihak yang menghalang-halangi proses penyidikan kasus ini.

Diberitakan sebelumnya, Nurhadi sudah dua kali dipanggil sebagai tersangka dalam kasus ini yakni pada Kamis (9/1/2020) dan Senin (27/1/2020).

Sebelumnya, Nurhadi telah tiga kali mangkir saat dipanggil sebagai saksi.

Nurhadi sempat diingatkan oleh KPK untuk bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri ke KPK sebelum dijemput paksa oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yakni eks Sekretaris MA Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.

Baca juga: Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Mangkir dari Panggilan KPK

Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut pihak KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.