Pemerintah Akan Bertemu Warga Natuna untuk Ucapkan Terima Kasih

Kompas.com - 13/02/2020, 19:18 WIB
Kepala BNPB Doni Monardo dan Menko PMK Muhadjir Effendy saat konferensi pers soal virus corona KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMKepala BNPB Doni Monardo dan Menko PMK Muhadjir Effendy saat konferensi pers soal virus corona
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan warga Natuna, Kepulauan Riau. Rencananya pertemuan diadakan usai pemulangan 237 warga yang diobservasi di Natuna.

Mereka ialah WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China akibat menyebarnya virus corona di sana.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, pertemuan diadakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada masyarakat Natuna yang telah menerima dengan hangat 237 warga yang diobservasi.

Baca juga: WNI yang Diobservasi di Natuna Paling Banyak asal Jawa Timur

"Pak Menko (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) bersama dengan tim nanti, akan memberikan sejumlah ucapan terima kasih kepada warga masyarakat di Natuna yang secara ikhlas telah menyambut dengan baik kedatangan saudara-saudara kita," kata Doni di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Sehingga malam itu, tanggal 15 (Februari) malam, ada pertemuan ada silaturahmi," lanjut Doni.

Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut nantinya pemerintah sekaligus menyampaikan segala sesuatu terkait kegiatan observasi terkait virus corona di pangkalan militer di Natuna.

Dengan demikian, pemerintah berharap masyarakat Natuna mendapat informasi secara utuh mengenai kegiatan observasi. Sehingga mereka terhindar dari hoaks dan Natuna terhindar dari gejolak sosial.

"Termasuk juga mungkin ada sejumlah harapan-harapan yang nantinya akan disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah," lanjut dia.

WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, yang kini diobservasi di Natuna akibat virus corona, akan dipulangkan ke keluarganya pada Sabtu 15 Februari. Mereka akan diberangkatkan dari Natuna pada pukul 13.00 WIB.

Baca juga: Kemenkes Sebut 238 Warga yang Akan Dipulangkan dari Natuna dalam Kondisi Sehat

Doni menambahkan pemerintah menyediakan rentang waktu sejam sebelum pemberangkatan untuk memeriksa kondisi akhir 237 WNI dan 1 WNA yang diobservasi di Natuna selama 14 hari. Hal tersebut merupakan protokol standar yang diwajibkan World Health Organization (WHO).

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X