Kompas.com - 13/02/2020, 17:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon uji materi Pasal 176 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memperjelas alasan gugatannya.

Majelis menilai, dalam permohonan yang diajukan oleh wiraswasta bernama Hendra Otakan Indersyah itu, tidak dijelaskan alasan dari argumentasi bahwa Pasal 176 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 176 ayat (2) sendiri pada pokoknya mengatur bahwa tentang mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

Bahwa jika terjadi kekosongan jabatan, maka partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan seorang calon yang nantinya akan diputuskan oleh DPRD.

"Di alasan-alasan permohonan, bapak menggunakan misalnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat, itu harus bapak jelaskan mengapa keberlakuan Pasal 176 ayat (2) itu dia melanggat prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," kata Hakim Saldi Isra dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Aturan soal Pengisian Jabatan Wagub dalam UU Pilkada Kembali Digugat

"Karena mungkin bapak mengatakan ini dipilih di DPRD enggak menggambarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu misalnya harus dipilih begini, begini, itu harus dijelaskan betul," lanjut dia.

Dalam permohonannya, Hendra berargumen bahwa Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada setidaknya bertentangan dengan dua pasal dalam UUD 1945.

Pertama, Pasal 1 ayat (2) yang bunyinya "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Kedua, Pasal 18 ayat (4) yang menyebut, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Meski mendalilkan adanya pertentangan pasal, Hendra tidak memberikan penjelasan atas argumennya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rabu Sore Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Adha

Rabu Sore Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Adha

Nasional
Wamenkumham Enggan Temui Mahasiswa Bahas RKUHP, BEM UI: Anda Jangan Hanya Omong Kosong Saja!

Wamenkumham Enggan Temui Mahasiswa Bahas RKUHP, BEM UI: Anda Jangan Hanya Omong Kosong Saja!

Nasional
Minta Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan Tak Khawatir, Wamendagri: Kita Kawal

Minta Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan Tak Khawatir, Wamendagri: Kita Kawal

Nasional
Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Nasional
Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Nasional
PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Nasional
Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Nasional
Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Nasional
Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Nasional
IDI: Ganja untuk Medis Bisa Jadi Pilihan, tetapi Bukan yang Terbaik

IDI: Ganja untuk Medis Bisa Jadi Pilihan, tetapi Bukan yang Terbaik

Nasional
3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

Nasional
Anggota DPR Tegaskan Kajian Legalisasi Ganja untuk Medis, Bukan Kesenangan

Anggota DPR Tegaskan Kajian Legalisasi Ganja untuk Medis, Bukan Kesenangan

Nasional
Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Gerindra: Langkah Strategis Redam Perang

Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Gerindra: Langkah Strategis Redam Perang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.