Hakim MK Minta Penggugat Aturan Jabatan Wagub Diminta Perjelas Alasan

Kompas.com - 13/02/2020, 17:36 WIB
Sidang pengujian UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang pengujian UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) meminta pemohon uji materi Pasal 176 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memperjelas alasan gugatannya.

Majelis menilai, dalam permohonan yang diajukan oleh wiraswasta bernama Hendra Otakan Indersyah itu, tidak dijelaskan alasan dari argumentasi bahwa Pasal 176 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 176 ayat (2) sendiri pada pokoknya mengatur bahwa tentang mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

Bahwa jika terjadi kekosongan jabatan, maka partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan seorang calon yang nantinya akan diputuskan oleh DPRD.

"Di alasan-alasan permohonan, bapak menggunakan misalnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat, itu harus bapak jelaskan mengapa keberlakuan Pasal 176 ayat (2) itu dia melanggat prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," kata Hakim Saldi Isra dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Aturan soal Pengisian Jabatan Wagub dalam UU Pilkada Kembali Digugat

"Karena mungkin bapak mengatakan ini dipilih di DPRD enggak menggambarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu misalnya harus dipilih begini, begini, itu harus dijelaskan betul," lanjut dia.

Dalam permohonannya, Hendra berargumen bahwa Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada setidaknya bertentangan dengan dua pasal dalam UUD 1945.

Pertama, Pasal 1 ayat (2) yang bunyinya "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Kedua, Pasal 18 ayat (4) yang menyebut, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Meski mendalilkan adanya pertentangan pasal, Hendra tidak memberikan penjelasan atas argumennya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

Nasional
Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Nasional
Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan 'True Friend', Investasi, dan Laut China Selatan

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan "True Friend", Investasi, dan Laut China Selatan

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Nasional
Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X