Pemerintah Diminta Asesmen Ketat Anak-anak Eks ISIS yang Akan Dipulangkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas negara dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Menurut pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pemerintah perlu melakukan asesmen ketat sebelum memulangkan mereka.

Sebab, bukan perkara mudah memastikan anak-anak tersebut apakah turut terlibat kegiatan orangtua mereka atau tidak.

Baca juga: Jokowi Pakai Istilah ISIS Eks WNI, Ini Penjelasan Istana

“Ini pertanyaan yang sangat sulit, tapi saya rasa di lapangan yang harus diketahui. Karena bisa saja dia dibaiat karena teman-temannya yang lain dibaiat padahal (mereka) enggak mau. Tapi itu bisa ketahuan dari wawancara intensif,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2020).

Ia menegaskan, persoalan pemulangan anak-anak ini berbeda dengan pemulangan WNI yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China karena persoalan wabah virus corona jenis baru (COVID-19).

Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa serta merta menjemput mereka dengan pesawat khusus untuk kemudian dipulangkan ke Tanah Air.

Hikmahanto menyatakan, pemerintah perlu membuat semacam center atau pusat di negara dimana mereka berada.

Baca juga: Usul Salim Said Tampung Eks Kombatan ISIS di Pulau Buru Dinilai Konyol

Center itu akan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan evaluasi terhadap anak-anak tersebut.

“Coba bayangkan kalau anak ini kita bawa pesawat, masuk, lalu baru di screening di sini, oh ternyata enggak sesuai kriteria, kita balikin. Wah ngeri kalau begitu. Harusnya pemerintah punya posko untuk men-screen yang ada di Irak/Suriah. Nantinya atas persetujuan UNHCR, Irak dan Suriah,” ujarnya.

Lebih jauh, dalam proses pemulangan ini pemerintah juga harus menggandeng keluarga besar anak-anak tersebut yang berada di Tanah Air. Sebab, pemerintah tidak bisa hanya mengurus mereka sendiri.

Pelibatan keluarga besar diperlukan agar mereka yang pulang juga memiliki sosok orang tua. Sebab, orang tua mereka yang terlibat aksi terorisme tidak akan bisa kembali ke Indonesia.

Jika tidak ada peran tersebut, dikhawatirkan timbul persepsi negara memisahkan mereka dari orang tuanya sendiri. Bila hal itu yang terjadi, maka anak-anak tersebut bisa menjadi ‘bom waktu’di kemudian hari.

“Kita ingin juga ada show atau penunjukkan keluarga besarnya bahwa mereka mau take care,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Pulangkan Anak-anak Eks ISIS, Ini Kata Komnas HAM

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud MD menjawab bahwa pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud usai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Bantah Moeldoko, Mahfud Tegaskan Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Belum Dicabut

Saat ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI terduga teroris lintas batas dan eks ISIS, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki data secara detail.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus menelusuri jumlah terbaru dari WNI teroris lintas batas dan eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

"Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas tentang orang-orang yang dianggap terlibat bergabung dengan ISIS," ucap Mahfud.