Kepuasan Publik terhadap Jokowi Menurun Berdasarkan Survei, Alvara: Ini Lampu Kuning

Kompas.com - 13/02/2020, 06:54 WIB
Presiden Joko Widodo mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, di ruang kabinet di Gedung Parlemen di Canberra, Australia, Senin (10/2/2020). Dalam lawatan ke Australia pada 8-10 Februari, Jokowi melakukan serangkaian agenda, antara lain menghadiri pertemuan bilateral dan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman. AFP/POOL/TRACEY NEARMYPresiden Joko Widodo mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, di ruang kabinet di Gedung Parlemen di Canberra, Australia, Senin (10/2/2020). Dalam lawatan ke Australia pada 8-10 Februari, Jokowi melakukan serangkaian agenda, antara lain menghadiri pertemuan bilateral dan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil Survei Alvara Research Center, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Joko Widodo ( Jokowi) pada periode kedua menurun dalam kurun waktu 100 hari sejak pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin.

CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan, dibandingkan kepuasan publik pada survei periode sebelumnya, untuk pertama kalinya sejak 2018, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di bawah 70 persen.

Penurunanan tingkat kepuasan publik tersebut menjadi lampu kuning bagi Jokowi.

"Penurunan tersebut menunjukkan ekspektasi publik yang begitu tinggi belum bisa dipenuhi pemerintah dalam 100 hari pemerintahan yang baru, sehingga menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk lebih memacu kinerjanya di berbagai sektor strategis," kata Hasanuddin dikutip dari rilis yang diterima, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Jokowi Sebut Nantinya Hanya Bakamla yang Berwenang Jaga Laut Indonesia

Hasil survei Alvara menunjukkan, tingkat kepuasan publik pada Januari 2020 sebesar 69,4 persen.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan publik periode pertama pemerintahan Jokowi pada Januari 2015 sebesar 77,2 persen.

Dari survei tersebut, ada 7 aspek yang memiliki kepuasan tertinggi pada Januari 2020, antara lain transportasi publik sebesar 84,8 persen, pendidikan 84,4 persen, telekomunikasi dan internet 83 persen.

Kemudian, pembangunan infrastruktur 80,9 persen, layanan lependudukan 78,5 persen, kesehatan 77,6 persen, dan kebebasan berpendapat 74,7 persen.

"Walaupun angkanya menurun dibandingkan akhir periode pertama, yaitu Agustus 2019, secara peringkat terjadi perubahan pada 3 besar aspek kepuasan tertinggi di 100 hari awal periode kedua," ucap dia.

Baca juga: Jokowi Minta 689 WNI Teroris Lintas Batas dan Eks ISIS Kena Cegah Tangkal

Aspek kepuasan terhadap transportasi publik naik menjadi peringkat 1 dari sebelumnya 2 pada Agustus 2019, pendidikan naik ke peringkat 2 dari 3, sedangkan telekomunikasi dan internet turun dari peringkat 1 ke 3.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Nasional
Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Nasional
Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X