Wapres Minta BKKBN Gencar Kampanye Tekan Pernikahan Dini ke Milenial dengan Teknologi

Kompas.com - 12/02/2020, 22:07 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memanfaatkan teknologi dalam kampanye menekan pernikahan dini kepada generasi milenial.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN untuk program Banggakencana 2020 di Kantor BKKB, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2020).

"Kampanye untuk menekan pernikahan dini atau untuk fertility control, perlu terus digalakkan. Gunakan pendekatan yang lebih humanis, dekat dengan generasi muda dengan memanfaatkan teknologi media yang semakin banyak," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara tersebut.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Isu Kehalalan Vaksin Sebabkan Angka Imunisasi Turun

Ia mengatakan, pemanfaatan teknologi harus dilakukan agar generasi muda saat ini dapat mengubah perilakunya dalam hal yang berkaitan dengan membangun keluarga.

Utamanya, agar mereka memahami beberapa hal seperti tentang kualitas pernikahan, penggunaan kontrasepsi yang tepat, persiapan pasca-pernikahan yang meliputi persiapan untuk pendidikan dan kesehatan anak. 

"Perubahan perilaku tersebut hanya akan tercapai jika kita terus melakukan kampanye dan penjangkauan masyarakat dengan cara yang tepat," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam lima tahun terakhir, angka perkawinan usia anak di Indonesia masih di atas sebelas persen.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPA Lenny Rosalin mengatakan, dalam hal pekerjaan dan pendidikan, ada kecenderungan tertentu pada mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Baca juga: Wapres Minta BKKBN Prioritaskan Percepatan Penurunan Angka Stunting

Mereka yang menikah di bawah 18 tahun mayoritas bekerja di bidang jasa. Jumlahnya mencapai 45,4 persen. Disusul anak yang bekerja di sektor pertanian dengan persentase 33,2.

Di sektor ini, mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun hampir dua kali lebih banyak dibanding yang menikah di usia 18 tahun atau lebih.

"Yang menikah sebelum 18 tahun dan bekerja di sektor pertanian sebesar 33,2 persen. Sedangkan yang menikah setelah 18 tahun dan bekerja di pertanian 18,9 persen," kata Lenny di Kantor KPPPA, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Dirugikan Putusan DKPP, Komisioner KPU Ajukan Uji Materi

Merasa Dirugikan Putusan DKPP, Komisioner KPU Ajukan Uji Materi

Nasional
36 Pegawai KPK Bidang Penindakan dan Eksekusi Terpapar Covid-19

36 Pegawai KPK Bidang Penindakan dan Eksekusi Terpapar Covid-19

Nasional
Seorang Delegasi Indonesia pada Pertemuan G20 di Italia Dinyatakan Positif Covid-19

Seorang Delegasi Indonesia pada Pertemuan G20 di Italia Dinyatakan Positif Covid-19

Nasional
105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

Nasional
Perpres RANHAM Singgung soal Perubahan Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Perpres RANHAM Singgung soal Perubahan Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Nasional
IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

Nasional
Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Nasional
DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

Nasional
KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

Nasional
Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Nasional
KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

Nasional
Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X