Wapres Minta BKKBN Gencar Kampanye Tekan Pernikahan Dini ke Milenial dengan Teknologi

Kompas.com - 12/02/2020, 22:07 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) memanfaatkan teknologi dalam kampanye menekan pernikahan dini kepada generasi milenial.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN untuk program Banggakencana 2020 di Kantor BKKB, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2020).

"Kampanye untuk menekan pernikahan dini atau untuk fertility control, perlu terus digalakkan. Gunakan pendekatan yang lebih humanis, dekat dengan generasi muda dengan memanfaatkan teknologi media yang semakin banyak," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara tersebut.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Isu Kehalalan Vaksin Sebabkan Angka Imunisasi Turun

Ia mengatakan, pemanfaatan teknologi harus dilakukan agar generasi muda saat ini dapat mengubah perilakunya dalam hal yang berkaitan dengan membangun keluarga.

Utamanya, agar mereka memahami beberapa hal seperti tentang kualitas pernikahan, penggunaan kontrasepsi yang tepat, persiapan pasca-pernikahan yang meliputi persiapan untuk pendidikan dan kesehatan anak. 

"Perubahan perilaku tersebut hanya akan tercapai jika kita terus melakukan kampanye dan penjangkauan masyarakat dengan cara yang tepat," kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam lima tahun terakhir, angka perkawinan usia anak di Indonesia masih di atas sebelas persen.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPA Lenny Rosalin mengatakan, dalam hal pekerjaan dan pendidikan, ada kecenderungan tertentu pada mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Baca juga: Wapres Minta BKKBN Prioritaskan Percepatan Penurunan Angka Stunting

Mereka yang menikah di bawah 18 tahun mayoritas bekerja di bidang jasa. Jumlahnya mencapai 45,4 persen. Disusul anak yang bekerja di sektor pertanian dengan persentase 33,2.

Di sektor ini, mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun hampir dua kali lebih banyak dibanding yang menikah di usia 18 tahun atau lebih.

"Yang menikah sebelum 18 tahun dan bekerja di sektor pertanian sebesar 33,2 persen. Sedangkan yang menikah setelah 18 tahun dan bekerja di pertanian 18,9 persen," kata Lenny di Kantor KPPPA, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X