Jokowi Minta 689 WNI Teroris Lintas Batas dan Eks ISIS Kena Cegah Tangkal

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta 689 WNI yang diduga teroris pelintas batas dan eks kelompok teror ISIS dikenakan cegah dan tangkal.

Untuk diketahui, cegah adalah proses mencegah WNI untuk ke luar negeri lantaran sedang menjalani proses hukum.

Sedangkan tangkal adalah melarang masuknya seorang warga negara asing dan WNI atas permintaan tertentu untuk masuk ke Indonesia karena alasan keamanan dan hukum.

Cegah dan tangkal ini dilakukan agar teroris pelintas batas dan eks ISIS tak bisa masuk ke Indonesia agar tak menjadi teroris baru yang meresahkan 267 juta rakyat Indonesia.

Baca juga: Jokowi Tak Ambil Pusing soal Nasib 689 WNI Teroris Pelintas Batas dan Eks ISIS

Sebelum dilakukan proses cegah dan tangkal, Jokowi meminta jajarannya memverifikasi betul identitas 689 WNI teroris pelintas batas dan eks ISIS tersebut.

"Saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana. Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplet," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

"Sehingga cegah tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," kata Presiden.

Jokowi menegaskan, pemerintah tak akan memulangkan teroris pelintas batas dan eks ISIS yang kini tersebar di beberapa negara Timur Tengah.

"Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tak Berencana Pulangkan ISIS Eks WNI

Ia menegaskan pemerintah lebih mengutamakan keamanan 260 juta rakyat Indonesia di Tanah Air daripada harus memulangkan 689 WNI teroris pelintas batas.

"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan," kata Jokowi.

Keputusan tak akan memulangkan WNI terduga eks ISIS dan teroris pelintas batas ke Indonesia mulanya disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat tertutup bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).